Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) MEDIA BINA ILMIAH
Widodo Dwi Putro
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
CONFLICT BETWEEN LAW AND JUSTICE Putro, Widodo Dwi
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Jurnal IUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/ius.v1i1.222

Abstract

The consequence of identifying justice with law is that seeking justice becomes constrained and it becomes limited only to the formulation of law. Although it is possible to approach justice from the ‘legal-formal’ aspect, justice cannot be reduced to law. Once justice is reduced to law, seeking justice outside the legal system ceases. The assumption that justice is identical to law is misleading, as justice is assumed to be inherent in the law itself. On the other hand, it is dangerous to make a distinct separation between law and justice. Law obtains its validity through its positive form, which is derived from the sovereign authority. The implication of this is that law is the law itself, altogether separate from justice, whereby an emphasis is placed only on its formal manifestation. However, law is not justice. Law is a calculable element, while justice is incalculable in concrete terms. Law is a tool for approaching justice. Therefore, law cannot possibly surpass justice, because assuming that law surpasses justice would be as stating that the tool colonizes its objective.  Keywords: Law, Justice, Tools, Goals.
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Parkir Terhadap Kehilangan Barang Konsumen Dalam Kendaraan/Legal Responsibilities of Parking Business Actors Against Loss of Consumer Goods in Vehicles Zuhairi, Ahmad; Nurbani, Erlies Septiana; Putro, Widodo Dwi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.10437

Abstract

Abstract: Parking area is a type of strategic business needed by the community. however, one obstacle that often arises is security disturbances such as loss of consumer goods in vehicles. It is not uncommon for parking land owners to be reluctant to take responsibility for this loss. The purpose of this study was to describe the legal relationship between parking managers and consumers and to analyze the responsibilities of parking managers in the event of loss of goods in the vehicle. This article is based on doctrinal law research with statutory regulations approach and conceptual approach. The results of this study indicate that the legal relationship between the parking manager and the owner's consumer is an agreement for storing goods, not renting land. The legal consequence of the goods storage agreement in the parking agreement is to impose responsibility on the parking manager for the loss of the vehicle and the items in the vehicle.Keywords: parking area; agreement; legal responsibilityAbstrak Lahan parkir merupakan jenis usaha strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat. namun, salah satu kendala yang sering muncul adalah gangguan keamanan seperti hilangnya barang konsumen di kendaraan. Tidak jarang pemilik lahan parkir enggan bertanggung jawab terhadap kehilangan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan hukum pengelola parkir dengan konsumen dan menganalisis tanggung jawab pengelola parkir dalam hal terjadinya kehilangan barang di dalam kendaraan. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum doctrinal dengan pendekaran peraturan perundang undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik adalah perjanjian penitipan barang, bukan sewa-menyewa lahan. Konsekuensi hukum dari perjanjian penitipan barang dalam perjanjian parkir adalah membebankan tanggung jawab kepada pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan beserta barang yang terdapat di dalam kendaraan.Kata Kunci : lahan parkir; perjanjian; tanggung jawab hukum.
PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH YANG DITERLANTARKAN OLEH PEMEGANG HAK GUNA USAHA DI GILI TERAWANGAN Suranggana, Rengga Sandi; Arba, Arba; Putro, Widodo Dwi
MEDIA BINA ILMIAH Vol 15, No 2: September 2020
Publisher : BINA PATRIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33758/mbi.v15i2.702

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penertiban dan pendayagunaan tanah yang  diterlantarkan oleh pemegang hak guna usaha di Gili Terawangan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini dalam analisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan sekunder dengan primer yang diperoleh di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan koseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologi hukum.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Tanggung jawab negara dalam upaya melakukan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Gili Terawangan adalah dengan melakukan koordinasi dengan unsur instansi terkait apabila ada informasi tentang penelantaran tanah. Perlindungan hukum bagi pihak yang menguasai dan  mengelola tanah terlantar serta upaya penanggulangan penguasaan atau pemilikan tanah yang diterlantarkan dalam hal ini kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan lahan dalam kaitannya dengan penegakan hak masyarakat atas lahan relatif kurang memadai. Kebijakan pemerintah daerah lebih berpihak pada kepentingan pengusaha dibandingkan dengan kepentingan warga masyarakat yang menguasai dan mengelola tanah terlantar.
Co-Authors Ahmad Zuhairi Arba Arba Erlies Septiana Nurbani, Athina Kartika Sari dan Yulkarnain Harahap Suranggana, Rengga Sandi