p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kewarganegaraan
Manan Manan
Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Kewarganegaraan

Analisis Pemenuhan Kebutuhan Munisi Kaliber Kecil (MKK) Dalam Negeri Dengan Metode SWOT Beny Budhi Septyanto; Gathut Imam Gunadi; Manan Manan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (707.924 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2757

Abstract

AbstrakPemenuhan kebutuhan munisi perorangan pada operasi tempur adalah sangat besar terutama Munisi Kaliber Kecil (MKK). Jumlah munisi operasional harus siap di gudang munisi kesatuan sesuai dengan jumlah prajuritnya dikalikan dengan 3 (tiga) kali munisi bekal pokok (BP) tempur ditambah munisi latihan yang digunakan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan menembak prajurit. Untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara dibutuhkan munisi hingga 1.300 juta butir MKK per tahun yang rencananya sudah diajukan oleh Menteri Pertahanan RI pada awal tahun 2020. PT Pindad (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara Strategis yang merupakan salah satu industri pertahanan nasional yang memproduksi munisi dari bebagai jenis dan kalibernya, termasuk munisi kaliber kecil 5.56 mm standar NATO, yang sampai dengan tahun 2018 hanya mampu memproduksi sebanyak 165 ribu butir MKK per tahun, kapasitas produksi yang sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan MKK dalam negeri. Keterbatasan ini disebabkan oleh mesin produksi yang sudah tua dan hampir seluruh bahan bakunya produk impor. Sejak akhir 2019 PT Pindad (Persero) Divisi munisi diperluas prasarana produksinya dan menambah mesin produksinya dengan target penambahan kapasitas menjadi maksimal 275 juta butir MKK per tahun (Warta Pindad, 2019). Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan bertanya/ konfirmasi (Bukan wawancara) dan diskusi kepada Staf Ahli Bidang Kerjasama KKIP; serta melalui pengumpulan data sekunder dan literatur yang didapat. Data yang ada itu kemudian dapat untuk digunakan didalam menentukan suatu indikator-indikator pada Manufacturing Readiness Level (MRL) yang memenuhi serta melakukan analisa faktor-faktor pada produksi munisi yang menurut metoda SWOT menjadi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman jika supply chain management pada data-data yang ada tersebut diimplementasikan; menggunakan suatu metoda yaitu metoda analisis SWOT. Dari hasil pengolahan data yang sudah di analisis menjelaskan bahwa fenomena lemahnya Chain Supply Industri Pertahanan Indonesia memang ada tapi akan dapat diminimlisir. Selanjutnya, kesimpulan yang didapatkan melalui analisis SWOT yaitu: mengajukan saran yang ditujukan kepada kepada pemerintah untuk dapat mendukung  setiap langkah yang diterapkan.supply chain management.Kata kunci: Manufacturing Readiness Level , supply chain management,munisi bekal pokok AbstractThe fulfillment of individual munitions needs in combat operations is very large, especially Small Caliber Munitions (MKK). The number of operational munitions must be ready in the unitary munitions warehouse in accordance with the number of soldiers multiplied by 3 (three) times basic combat ammunition (BP) plus training munitions used to maintain and improve the shooting ability of soldiers. To meet the country's defense needs, up to 1,300 million MKK rounds per year are needed which are planned to have been proposed by the Indonesian Minister of Defense in early 2020. PT Pindad (Persero) is a Strategic State-Owned Enterprise which is one of the national defense industries that produces munitions of various types and calibers, including small caliber 5.56 mm NATO standard munitions, which until 2018 were only able to produce as many as 165 thousand MKK rounds per year. years, the production capacity is very less to meet the needs of domestic MKK. This limitation is caused by old production machines and almost all of the raw materials are imported products. Since the end of 2019 PT Pindad (Persero) the munitions division has expanded its production infrastructure and added its production machines with a target of increasing capacity to a maximum of 275 million MKK grains per year (Warta Pindad, 2019). The research was conducted using a qualitative method by asking/confirming (not interviewing) and discussing with the Expert Staff for Cooperation in KKIP; as well as through the collection of secondary data and literature obtained. The existing data can then be used in determining an indicator at the Manufacturing Readiness Level (MRL) that meets and analyzes the factors in the production of munitions which according to the SWOT method are strengths, weaknesses, opportunities and threats if supply chain management on the data -the existing data is implemented; using a method, namely the SWOT analysis method. From the results of data processing that has been analyzed, it is explained that the phenomenon of the weakness of the Indonesian Defense Industry Supply Chain does exist but can be minimized. Furthermore, the conclusions obtained through the SWOT analysis are: submit suggestions addressed to the government to be able to support each step that is implemented. supply chain management.Keywords: Manufacturing Readiness Level, supply chain management, basic ammunition
Memupuk Nasionalisme Dalam Industri Pertahanan Manan Manan; Gathut Imam Gunadi; George Royke Deksino
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.012 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3025

Abstract

AbstrakDalam mewujudkan komitmen dalam membangun kapabilitas dalam bidang pertahanan, Indonesia melakukan berbagai upaya dalam menetapkan sasaran pokok jangka panjang untuk membangun kemandirian industri pertahanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerbitkan UU no. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Tidak hanya itu saja, Pemerintah juga sudah membentuk Komite Kebijakan Industri pertahanan atau sering disebut dengan KKIP yang bertugas mewujudkan kemandirian Industri pertahanan yang menghubungkan kedua belah pihak yang mmbutuhkan yaitu Alpalhankam dan bagian pengembangan industri strategis dalam negeri. Nasionalisme dalam bidang Industri pertahanan mempunyai kemampuan memproduksi Alpalhankam yang tidak bergantung pada negara lain merupakan target pemerintah Indonesia dalam bidang industri pertahanan yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pemenuhan kebutuhan militer dengan melihat kapasitas industri pertahanan yang ada di Indonesia. Salah satu strategi lainnya adalah dengan membangun dan menanamkan nilai nasionalisme dalam industri pertahanan sehingga upaya tersebut dapat membangun industri pertahanan nasional yang tidak hanya mengembangkan Alpalhankam melalui pengadaan namun juga melalui pemberdayaan industri pertahanan dengan cara penanaman rasa nasionalisme dan bela negara.Kata Kunci: Nasionalisme, Industri Pertahanan, Alpalhankam AbstractIndonesia is currently trying to realize its commitment to building defense capabilities by setting long-term main goals to build the independence of the defense industry. In addition to issuing Law no. 16 of 2012 concerning the Defense Industry, the government also established the Defense Industry Policy Committee (KKIP) which is tasked with realizing the independence of the defense industry by bridging the needs of Alpalhankam and the development of domestic strategic industries. The military embargo imposed by the United States from 1995 to 2005 has made the Indonesian government aware of the importance of the nationalism of strategic industries for the defense system. The nationalism of the defense industry or the ability to produce its defense and security equipment without relying on other countries is one of the targets of the Indonesian government in the defense sector. Nevertheless, there are still some challenges in meeting military needs with the capacity of the defense industry. One strategy in responding to these challenges is to build and instill the values of nationalism in the defense industry so that efforts to empower the national defense industry will not only develop defense equipment through procurement but also through empowering the defense industry by inculcating the values of nationalism in the people involved. in the whole process of activities in the defense industry to state revenue.Keywords: Nationalism, Defense industry, Alpalhankam.