<![CDATA[Abstrak Konflik di Papua yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan apparat pemerintah masih kerap terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa penyelesaian konflik di tanah Papua sejak rezim Orde Lama hingga rezim Reformasi selama lebih dari lima puluh tahun yang ditinjau dari aspek penyelesaian konflik menunjukkan bahwa Pemerintah masih cenderung menggunakan pendekatan keamanan yang masih menunjukkan hasil yang belum signifikan. Untuk itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan pendekatan baru dalam penyelesaian konflik di Papua. Pendekatan baru yang mengakomodasi aspirasi berbagai macam pihak di Papua dengan harapan pendekatan ini mampu menghadirkan perdamaian, keadilan, dan kesetaraan di tanah Papua. Belajar dari masa lalu, Pemerintah Indonesia dituntut untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dengan cara-cara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, bukan dengan cara koersif-represif. Dengan melakukan dialog antara Pemerintah Indonesia dan pihak-pihak di tanah Papua diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian konflik dalam bentuk rekognisi politik bagi orang asli Papua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, menarik mundur militer, dan penegakkan hukum dan HAM sehingga menciptakan konsensus yang menghadirkan perdamaian di tanah Papua. Kata Kunci: Konflik, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), demokratis, perdamaian. Abstract Conflicts in Papua involving the Armed Criminal Group (KKB) and government officials are still common. Based on the results of the research, it was found that conflict resolution in the land of Papua since the Old Order regime to the Reform regime for more than fifty years in terms of conflict resolution aspects shows that the Government still tends to use a security approach which still shows insignificant results. For this reason, the Government is required to use a new approach in resolving conflicts in Papua. A new approach that accommodates the aspirations of various parties in Papua with the hope that this approach will be able to bring peace, justice and equality to the land of Papua. Learning from the past, the Government of Indonesia is required to resolve prolonged conflicts in ways that uphold democratic values, not in coercive-repressive ways. Dialogue between the Government of Indonesia and parties in Papua is expected to result in conflict resolution in the form of political recognition for indigenous Papuans, sustainable economic development, withdrawing the military, and upholding law and human rights so as to create a consensus that brings peace to the land of Papua. Keywords: Conflict, Armed Criminal Group (KKB), democracy, peace.]]>
