<![CDATA[ABSTRAK Permasalahan yang terjadi dalam artikel ini berkaitan dengan ketidaksesuaian pertimbangan hukum Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021 atas terjadinya jual beli aset perusahaan PT TH berupa sebidang tanah dengan luas lahan 3.023 m2 di Desa Kalirungkut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sudah tepat atau tidaknya pertimbangan hakim pada tingkat kasasi pada Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, di mana permasalah dikaji menggunakan bahan kepustakaan dan kajian perundang-undangan disertai dengan studi Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pertimbangan hakim pada putusan majelis hakim dalam perkara jual beli aset perseroan dalam Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021 yang menguatkan putusan banding dan putusan pengadilan negeri dirasa kurang tepat karena hanya mendasarkan pertimbangan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata di mana jual beli aset PT TH yang seharusnya melihat juga pada ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan yang diatur dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hakim juga dalam putusannya mengabaikan fakta bawah jual beli aset perusahaan dilakukan oleh orang yang tidak terdaftar sebagai direktur utama yang artinya dia tidak berhak mewakili PT TH. Pertimbangan Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021 menyebutkan bahwa perjanjian ini sah karena telah memenuhi unsur kesepakatan karena tidak adanya unsur paksaan (dwang); penipuan (bedrog); dan kesilapan (dwaling) saja atau karena telah terjadinya sebagian pembayaran. Akan tetapi, argumentasi hakim tanpa meneliti dan memperhatikan dengan cermat syarat sahnya perjanjian lainnya yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang tertuang dalam akta perjanjian pengikatan jual beli dan dokumen pendukung lainnya. Kata kunci: perseroan terbatas; perusahaan; jual beli. ABSTRACT The problem that occurs in this article relates to the discrepancy in the legal considerations of the Decision Number 778 K/Pdt/2021 on the sale and purchase of the company PT TH assets in the form of a plot of land with a land area 3.023 m2 in Kalirungkut Village. This research aims to determine whether or not the judge’s consideration at the cassation level in Decision Number 778 K/Pdt/2021. The method used in this research is the normative method, where the problem is analyzed using literature and statutory study accompanied by a study of the Decision Number 778 K/Pdt/2021. The results of this research found that the judge’s consideration in the panel of judges’ decision in the case of the sale and purchase of company assets in Decision Number 778 K/Pdt/2021, which strengthened the appeal decision and the district court’s decision was deemed inappropriate because it only based its consideration on the provisions of Article 1320 of the Civil Code where the sale and purchase of PT TH asset should also look at the provisions of the Company Law stipulated in Law 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The judge also ignored that the sale and purchase of the company’s assets were carried out by a person who was not registered as the managing director, meaning that he had no right to represent PT TH. Consideration of Decision Number 778 K/Pdt/2021 states that this agreement is valid because it fulfills the elements of an agreement due to the absence of coercion (dwang), fraud (bedrog), and mistake (dwaling) or because a partial payment has occurred. However, the judge’s argument is without scrutinizing and paying attention to the other legal requirements of an agreement contained in Article 1320 of the Civil Code, which is contained in the sale and purchase agreement for land and building deed and other supporting documents. Keywords: limited liability company; company; sale and purchase.]]>
