Treesje Runtu
Sam Ratulangi University

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL LPPM BIDANG EKOSOSBUDKUM

Penerapan Pemberian Fasilitas PPH 21 DTP Di Atur Dalam Pasal 2 PMK Nomor 9/PMK.03/2021 Dalam Menunjang Kinerja Pegawai Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada PT Angkasa Pura I (PERSERO) Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado Brigita Kalesaran; Treesje Runtu; Priscillia Weku
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi covid-19 berdampak pada bidang ketenagakerjaan sampai pada perekonomian Nasional, dalam pemulihan perekonomian Indonesia pemerintah mengeluarkan beberapa paket stimulus ekonomi diantaranya ada paket stimulus fiskal yaitu PPh 21 DTP diatur dalam pasal 2 PMK No 9/PMK.03/2021 yang berlaku 6 bulan : Januari-Juni 2021, tujuannya agar dapat membantu beban ekonomi para pegawai dan juga perusahaan dalam mensejahterakan masyarakat. Pada pelaksanaan perhitungan, pencatatan dan pelaporan PPh 21 DTP diatur dalam pasal 2 PMK No 9/PMK.03/2021 pada perusahaan PT AP 1 Manado telah menerapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perhitungan, pencatatan, pelaporan PPh 21 DTP dalam menunjang kinerja pegawai pada masa pandemi covid-19 dan penilaian kinerja pegawai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh pada saat penelitian mengenai penerapan PPh 21 DTP dalam menunjang kinerja spegawai pada masa pandemi bahwa perusahan telah menerapkan PMK No 9/PMK.03/2021, namun dalam realisasi atau pengembalian PPh 21 DTP belum dikembalikan kepada pegawai tetapi akan tetap diberikan, sehingga penelitian PPh 21 DTP dalam menunjang kinerja pegawai pada masa pandemi tidak mendukung dan tidak berdampak karena pegawai tidak merasakan secara langsung pemberian insentif PPh 21 DTP dari pemerintah. Penelitian ini memiliki hasil yang mirip dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Haminati Sharikha Dinahaji yaitu “Pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja pustakawan di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah” dengan hasil analisis data menunjukkan pemberian insentif terhadap kinerja pustakawan tidak begitu signifikan, hanya sebesar 26,7% hal ini dikarenakan pemberian insentif sudah merupakan hak, serta ada factor lainnya yang mungkin juga berpengaruh pada kinerja pustakawan.
Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara Kezia Megi Engkol; Treesje Runtu; Novi S. Budiarso
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Pajak merupakan salah satu komponen penting bagi suatu negara. Pajak umumnya digunakan dalam pembiayaan negara dan juga pembangunan nasional yang tentunya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Melalui perencanaan pajak (tax planning) PT Jasa Raharja cabang Sulawesi Utara dapat melakukan pembayaran pajak yang lebih efisien tetapi masih dengan peraturan perpajakan. Dalam usaha efisiensi pembayaran pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan, terdapat beberapa metode perencanaan pajak yang akan digunakan yaitu Net Method, Gross Method, dan Gross Up Method. Dengan dilakukannya analisis penerapan dari ketiga metode ini diharapkan akan didapatkan metode pembayaran pajak yang paling efisien dan tentunya akan membantu dalam proses perhitungan dan pemotongan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi penerapan perencanaan pajak (tax planning) pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode Net, Gross dan Gross Up di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian efisiensi pembayaran pajak dari ketiga metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 adalah dengan penggunaan metode Gross Up, hal ini dibuktikan dengan adanya tunjangan pajak yang memberikan dampak positif bagi perusahaan, metode Gross Up yang diterapkan juga mempengaruhi beban pajak penghasilan serta laba bersih perusahaan dikarenakan adanya tambahan tunjangan pajak yang menjadi pengurang penghasilan terhutang perusahaan. Kata kunci : Perencanaan Pajak, Analisis Penerapan, Pajak Penghasilan Pasal 21 Abstract : Tax is an important component for a country. Taxes are generally used in state financing and also national development which of course aims to prosper the people. Through tax planning, the North Sulawesi branch of PT Jasa Raharja can make tax payments more efficiently but still comply with tax regulations. In an effort to make the payment of income tax article 21 efficient on employee salaries, there are several tax planning methods that will be used, namely the Net Method, the Gross Method, and the Gross Up Method. By carrying out an analysis of the application of these three methods, it is hoped that the most efficient method of paying taxes will be obtained and will certainly assist in the process of calculating and deducting taxes. This study aims to determine the efficiency of applying tax planning (tax planning) income tax article 21 using the Net, Gross and Gross Up method at PT Jasa Raharja North Sulawesi Branch. The type of research that will be used in this study is descriptive qualitative. Based on the results of research on the efficiency of paying taxes from the three methods of calculating income tax article 21 is by using the Gross Up method. there is an additional tax allowance that becomes a deduction from the company's outstanding income. Keywords : Tax Planning, Implementation Analysis, Tax Income Article 21