Asra'i Maros
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Setih Setio Muara Bungo

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA)

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Studi pada Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo) Nanang Al Hidayat; Asra'i Maros
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 3, No 2 (2019): Desember
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.213 KB) | DOI: 10.56957/jsr.v3i3.100

Abstract

RKP Desa merupakan hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan penyusunan RKP Desa yang partisipatif maka akan berpengaruh positif terhadap kemajuan pembangunan desa namun sebaliknya penyusunan RKP Desa yang kurang partisipatif akan berpengaruh negatif pula pada kemajuan desa.Pada Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo proses penyusunan RKP Desa tidak berjalan sesuai aturan, penyusunan RKP Desa tidak diawali dengan musyawarah desa oleh BPD justru sebaliknya segala inisiatif usulan-usulan RKP Desa berasal dari pemerintah desa, sedangkan BPD bersikap pasif dan hanya menjadi stempel dari pemerintah desa. Ini menunjukan proses demokrasi tidak berjalan karena BPD tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal BPD merupakan wujud demokrasi di desa yang memperjuangkan kepentingan masyarakat.Jika ini dibiarkan akan terus lahir kebijakan-kebijakan yang tidak partisipatif yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan prinsip check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, harus ada pembenahan dengan mengembalikan lagi peran BPD dalam penyusunan RKP Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan proses demokrasi yang pada gilirannya dapat melahirkan kebijakan-kebjijakan yang strategis di desa yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.Tujuan penelitian ini 1) Untuk menguji, menganalisis, dan mengetahui peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo; 3) Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif atau memaparkan secara keseluruhan (komprehensive) aspek-aspek yang ada. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu. Tingkat Kesiapan Teknologi pada penelitian ini adalah tingkat 2.Hasil penelitian menujukan BPD Dusun teluk panjang belum melaksanakan fungsinya dengan baik khususnya dalam proses penyusunan RKP desa yang disebabkan rendahnya kualitas SDM, tingkat kesejahteraan relatif rendah, BPD memiliki pekerjaan lain, penghasilan kurang memadai, proses rekrutmen, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM BPD, regulasi mengenai tunjangan yang disesuaikan dengan UMR, meningkatkan monitoring dan pengawasan dari pemerintah daerah.
Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kebijakan Pembangunan Emergency Exit Di Perkantoran Kabupaten Bungo Nanang Al Hidayat; Hasdani Hasdani; Asra'i Maros
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 4, No 1 (2020): Juni
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.185 KB) | DOI: 10.56957/jsr.v3i4.118

Abstract

Salah satu sistem keamanan yang perlu diperhatikan adalah Emergency Exit? (jalur evakuasi darurat).? Emergency? Exit? sangat? penting,? karena? ketika terjadi keadaan darurat yang terjadi secara tiba ? tiba pada suatu gedung, maka hal pertama yang dilakukan adalah keluar dari gedung. Tujuan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap pembangunan Emergency Exit pada gedung perkantoran Kabupaten Bungo beserta hambatan-hambatan dan upaya mengatasinya. Metode yang digunakan ialah metode? penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun populasi? dalam penelitian ini meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten?? Bungo, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berlokasi di Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, dan? masyarakat Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo. Dalam penelitian ini yang dijadikan unit analisis adalah sebanyak 7 orang. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo, yakni dengan cara : Melihat fasilitas bangunan gedung, Pembangunan gedung dan jarak pada badan jalan. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah : Bangunan Perkantoran Lama (kuno), Gedung Swasta. Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan? Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah dengan cara melakukan sosialisasi dan menghimbau instansi terkait, Memberi peringatan kepada yang melanggar.
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BATANG BUNGO (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo) Asra'i Maros; Nanang Al Hidayat
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 3, No 1 (2019): Juni
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (678.88 KB) | DOI: 10.56957/jsr.v3i2.40

Abstract

Pengelolaan kualitas air sungai dan pengendalian pencemaran air sungai merupakan salah satu tugas dan wewenang pemerintah daerah kabupaten melalui instansi lingkungan hidup.Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, Dinas Lingkungan Hidup melalui bidang KSDA memiliki tugas pelaksanaan, pengatur dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Kabupaten Bungo dalam hal ini khususnya sungai Batang Bungo. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai Batang Bungo serta ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai Batang Bungo masih belum maksimal, hal ini bisa dilihat dari