Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Jurnal Hukum Prioris
Natasya Yunita Sugiastuti
Universitas Trisakti
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum

 1 
PENETAPAN WALI UNTUK MEMENUHI SYARAT KECAKAPAN BERTINDAK DALAM PERJANJIAN Natasya Yunita Sugiastuti
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/hpph.v6i1.16734

Abstract

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, untuk menjadi subjek dalam perjanjian diperlukan kecakapan seseorang dalam bertindak. Kecakapan bertindak akan mengemuka misalnya dalam keadaan ketika orang tua ingin mengalihkan hak kepemilikan harta warisan yang dimiliki bersama dengan anak yang di bawah usia. Permasalahannya, hukum positif Indonesia mengatur bahwa bila ayah/ibu meninggal, bagi anak di bawah umur, orang tua yang masih hidup bertindak sebagai wali. Tetapi dalam prakteknya ayah/ibu yang masih hidup harus mendapat penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa orang tua kandung berhak dan layak untuk atas nama anaknya melakukan hukum. Penelitian ini mengkaji dua penetapan pengadilan sebagai hukum yang senyatanya mengenai perlunya penetapan pengadilan bagi orang tua untuk dapat bertindak atas nama anak yang masih di bawah usia. Penelitian hukum ini berbasis normatif, mengkaji norma tentang kecakapan para pihak dalam perjanjian, sifat penelitian deskriptif, data sekunder, analisis kualitatif, disimpulkan secara deduktif. Sebagai hasil penelitian: 1) untuk bertindak atas nama anak yang belum cukup umur, ayah/ibu harus mendapat penetapan dari pengadilan, 2) kriteria cukup umur dalam hukum positif di Indonesia tidak seragam, 3) perjanjian yang cacat dalam syarat kecakapan dapat dibatalkan.
Co-Authors