Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.036
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL KOLABORASI JURNAL EKOLOGI BIROKRASI GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan KRITIS : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jurnal Office Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP) Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Proceedings of The International Conference on Social and Islamic Studies MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Juanda Nawawi, Juanda
Universitas Hasanuddin Makassar
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pengelolaan Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene Nur Siddik, Muhammad Taufik; Nawawi, Juanda; Nurlinah, Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper is about the management of marine and fisheries sector levies on raising of local revenues in Majene district and the factors that affect the management of marine and fisheries sector retribution in increasing revenues in Majene district. This research is descriptive analysis is the directed research to illustrate the fact with the right arguments. Based on the research that the management retribution marine and fisheries sector has been quite good but unoptimal, it can be seen from the retribution reception each year, especially in the last 5 years increased but the contribution retribution business license of marine and fisheries to local revenue (PAD) tends to be unstable. The procedures for the management of marine and fisheries sector levies include management of marine and fisheries sector, factors that affect the management of marine and fishery sector includes the factors inhibiting and supporting factors. Keywords: retribution,marine ,fishery Abstrak: Tulisan ini mengenai pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Majene dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten majene. Penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan sudah cukup baik tetapi belum optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang meningkat tetapi kontribusi retribusi izin usaha kelautan dan perikanan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung tidak stabil. Adapun tata cara pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan antara lain pengelolaan sector kelautan dan perikanan, Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan meliputi factor penghambat dan factor pendukung.Kata kunci: retribusi, kelautan, perikanan
Analisis Peran Keluarga Masdar Pasmar dalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar Pratama, Harman Alif Suci; Nawawi, Juanda; Rahmatullah, Rahmatullah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study attempts to analyze the role of the family masdar pasmar in bureaucracy government in district polewali mandar and how the role of a raid in legal-formal in bureaucracy go- vernment can run and maintain power. This research using the kind of research in eksploratory qualitative. Scope of research location was conducted in districts Polewali Mandar. The result showed the role of the family Masdar Pasmar in bureaucracy government can be seen and observed in aspects of power player, include visible and invisible power. The causes of strengthe- ning terjabarkan role in of economic capital, social capital and culturally capital . Strengthening the role of this family pattern government made bureaucratic local Polewali Mandar be bureaucracy with patrimonial pattern.Keywords: family, role, power, capital, patrimonialAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan keluarga Masdar Pasmar dalam birokrasi pemerintahan di kabupaten Polewali Mandar dan bagaimana peranan yang didapatkan secara legal-formal dalam birokrasi pemerintahan dapat menjalankan dan memelihara kekuasaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif secara eksploratory. Lingkup lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil Penelitian menunjukkan peran atau peranan Keluarga Masdar Pasmar dalam birokrasi pemerintahan dapat dilihat dan diamati dalam aspek-aspek kuasa yang dimainkan, berupa adanya Visible dan Invisible Power. Faktor penyebab menguatnya peranan terjabarkan dalam modal-modal berupa modal ekonomi, mo- dal sosial dan modal kultural. Menguatnya peranan keluarga ini menjadikan corak birokrasi pemerintahan di lokal Polewali Mandar menjadi birokrasi dengan corak patrimonial.Kata kunci: keluarga, peran, kuasa, modal, patrimonial
Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat Nawawi, Juanda
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 1, Januari 2015
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This article aims to describe and analyze the relationship between Regional Representative Council and Local Government in the making of local legislation of the alleviation of poverty. The result of this research showed that the relationship between Regional Representative Coun­cil and Local Government in the making of local legislation is the diametric relationship. The re­lationship can be seen from the aspiration of society, public policy delivery budgets priorities and basis of temporary budget by the local government to the parliament to be discussed and agreed upon. Then the local government to submit a draft regulation on the budget along with an explanation of the supporting documents to Regional Representatives Council to be discussed and approved regulations. Keywords: governance, government linkage poverty, local regulation Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan DPRD dan pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan daerah tentang pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan bahwa hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah adalah hubungan diametral. Hubungan dapat dilihat dari penyerapan aspirasi masyarakat, penyam­paian kebijakan umum APBD (KUA) prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati. Selanjutnya pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pen­dukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi perda. Kata Kunci: governance, hubungan pemerintahan, kemiskinan, peraturan daerah
Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Pengentasan Kemiskinan pada program UEP dan KUBE Fitrah Perdana Putra, Andi; Nawawi, Juanda; Rahmatullah, Rahmatullah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to to know and to analyze the role of the city government makassar for reducing poverty of the program and know and analyze of factors affect the implementation of the pro­gram .Research methodology used is the method the qualitative study , which is a analysis who seek relations and the meaning of the data expressed in the form of statements , tafsiran-com­mentary on after obtain information from informants who selanjut based on the research done that has been done , the role of the city government makassar for reducing poverty basically have dilaksana-right by a work unit (skpd ) sample in research were department of social city Makassar. As for poverty reduction programs referred to are very poor empowerment program the assistance programs productive economic undertakings ( uep ) and assistance programs joint business group ( kube ). Then the being deficient in the implementation of the program ter-sebut that is a number of targets in indicators target which is not attainable fully .And in fact overall both these programs done relatively well.Keywords: proverty, joint economy enterprise, productive economic groupAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah kota Makassar dalam pengentasan kemiskinan yang berupa program serta mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis yang berusaha mencari hubungan dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali informasi dari para informan yang selanjut Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peran pemerintah kota Makassar dalam pengentasan kemiskinan pada da­sarnya telah dilaksana-kan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi sampel dalam penelitian yaitu Dinas Sosial Kota Makassar. Adapun program pengentasan kemiskinan yang dimaksud adalah program pemberdayaan fakir miskin yakni program bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) dan program bantuan kelompok usaha bersama (KUBE). Kemudian yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut yaitu adanya beberapa target pada indikator sasaran yang tidak dicapai sepenuhnya. Namun secara keseluruhan kedua pro­gram ini telah terlaksana dengan cukup baik.Kata kunci: kemiskinan, usaha ekonomi bersama, kelompok ekonomi produktif  
Analisis Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Kota Makassar Tenri Wulang, Andi; Nawawi, Juanda; Nurlinah, Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 1, Januari 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This writing analisys implementation of trade policies (trafficking) of women and children in Makassar City. Data collected by using interview techniques, study documents, and observation. Interviews were conducted with respondents coming from local government agencies Makassar (Social Service), the Police of the province of South Sulawesi (POLDA Sulawesi Selatan), pimps as perpetrators of trafficking (traffickers) and women prostitutes (WTS) as victims of trafficking. Informant intentionally with regard to their involvement in the prevention and elimination trafficking (trafficking) of women and children in the Makassar City. The results showed that at this time in Makassar cases of human trafficking (human trafficking) are still there, so the implementation of the policies of Law No. 21 of 2007 and Regional Regulation No. 9 of 2007, all of them can be said to be valid to the fullest. Nevertheless the local government of Makassar will always cooperate with the police and communities to make the prevention process and elimination trafficking of women and children in Makassar, either through socialization, guidance and including legal action.Keywords: implementation, trafficking, communication, collaboration, regulationsAbstrak: Tulisan ini menganaIisis penerapan kebijakan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap  responden yang berasal dari instansi pemerintah daerah Kota Makassar (Dinas Sosial), pihak Kepolisian daerah Provinsi Sulawesi Selatan (POLDA Sulsel), muncikari selaku pelaku dari perdagangan orang (trafficker) dan Wanita Tuna Susila (WTS) selaku korban dari perdagangan. Informan dipiIih secara sengaja dengan memperhatikan keterlibatan mereka dalam proses pencegahan dan penghapusan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini di Kota Makassar kasus perdagangan manusia (human trafficking) masih terus ada, sehingga penerapan kebijakan yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007, semuanya bisa dikatakan tidak berlaku secara maksimal. Meskipun demikian pemerintah daerah Kota Makassar akan selalu bekerja sama dengan aparat kepolisian serta masyarakat untuk melakukan proses pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan dan anak di Kota Makassar, baik melalui sosialisasi, bimbingan dan termasuk penindakan hukum.Kata kunci: kebijakan, penerapan, traffiking, komunikasi, kerjasama, perda
Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pilkades Serentak di Kabupaten Bone) Saputra, Indra; Nawawi, Juanda; Rahmatullah, Rahmatullah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Regional success in building its territory not separated from the role of the village , as political entities smallest in NKRI which directly dibawahi by district. Since has been the establishment Law number 6 year 2014, who set about villag, currently the villages across indonesia central event either the political side saw, development organization village, maturation of democracy, as well as improving the quality of village officials .The village head election ( pilkades ) is democracy party ditingkat village, village where society can participate by giving a vote to select the village head candidate responsible and can develop the village. Hence, village head elections very important, because very supportive village governance. Occurs in Pilkades competition that free, community participation, in direct election to the principle of one man one vote (one person one vote).Keywords: democracy, village, pilkadesAbstrak: Keberhasilan daerah dalam membangun daerahnya tidak terlepas dari peran desa, sebagai entitas politik terkecil dalam NKRI yang langsung dibawahi oleh kabupaten. Semenjak telah ditetapkannya Undang-undangNomor 6 tahun 2014, yang mengatur tentang desa, Saat ini desa-desa di seluruh Indonesia tengah berbenah baik itu dari sisi pembangungan politik, pembangunan organisasi desa, pematangan demokrasi, serta peningkatan kualitas aparatur desa. Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi ditingkat Desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip one man one vote (satu orang satu suara).Kata kunci: demokrasi, desa, pilkades
Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance Nawawi, Juanda
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 1, Januari 2009
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mencoba mengungkapkan good governance sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila dibangun diatas kepercayaan pada tiga pilar pendukungnya yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk melaksanakan pelayanan publik yang baik. Sektor swasta sebagai pengelola sumber daya diluar negara dan birokrasi pemerintahan harus memberi kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila didukung dengan prinsip yang dapat membangkitkan kepercayaan berupa partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, kesetaraan dan keadilan, dan akuntabilitas.  
Hubungan Budaya Lokal dalam Pelayanan Pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja Ardiyanto, Ardiyanto; Nawawi, Juanda; Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine and describe the application of the local culture in Tana Toraja district in recent times, especially in the Integrated Licensing Services Office and determine the factors supporting and hindering the implementation of the local culture in the service of the Integrated Licensing Services Office in Tana Toraja district. Data collection methods used were observation, interviews and document study. Then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the concept of regional autonomy in the implementation does not guarantee the existence of local cultural values, specifically in this study is Tallu bakaa (kinaa, toothpick , Barani). Application of local cultural values Tallu bakaa, can not be applied to the maximum because the value is not fully understood by the personnel. Not all the apparatus also understand kinaa, toothpick and Barani, therefore the authors concluded that the application was only partially implemented according to the known fundamental. Local cultural relations in pela-ministry of governance in particular local cultural values Tallu bakaa, very supportive if properly understood and applied these values.Keywords: implementation, local culture, public serviceAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan budaya lokal yang ada di kabupaten Tana Toraja pada zaman sekarang ini khususnya pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan budaya lokal dalam pelayanan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di kabupaten Tana Toraja. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep otonomi daerah dalam pelaksanaannya tidak menjamin eksistensi nilai budaya lokal, secara khusus dalam penelitian ini adalah tallu bakaa (kinaa, sugi’, barani). Penerapan nilai budaya lokal tallu bakaa, tidak dapat diterapkan secara maksimal karena nilai tersebut tidak dipahami sepenuhnya oleh aparatur. Tidak semua pula aparatur memahami kinaa, sugi’ dan barani, oleh sebab itu penulis berkesimpulan bahwa dalam penerapannya hanya sebagian saja yang diterapkan menurut yang diketahui secara mendasar. Hubungan budaya lokal dalam pelayanan pemerintahan secara khusus nilai budaya lokal tallu bakaa, sangat mendukung apabila dipahami dan diterapkan sebagaimana mestinya nilai tersebut.Kata kunci: implementasi, budaya lokal, pelayanan publik
EVALUATION OF TEMPE LAKE MANAGEMENT POLICIES IN WAJO REGENCY, INDONESIA Andi Rewo Batari Wanti; Juanda Nawawi
International Conference on Social and Islamic Studies Proceedings of the International Conference on Social and Islamic Studies (SIS) 2021
Publisher : International Conference on Social and Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lake Tempe is one of the 15 lakes in critical condition in Indonesia. It is located in South Sulawesi province, bordering the Wajo Regency, Soppeng Regency, and Sidrap Regency. However, the tempe lake management policy in the form of a regional regulation has been only owned by the government of Wajo Regency. This study uses qualitative research that utilize the William N Dunn model of policy evaluation. The management of Lake Tempe tends to base on the Pentahelix concept framework, which has been involving the local government of Wajo Regency, State Enterprises/Private Sectors, Universities/Academics, Media, Community/Non-Governmental Organizations. Besides, it refers to the program of the Ministry of Environment, namely Gerakan Penyelamatan Danau (Lake Rescue Movement). The criticism of the Lake Tempe Management Policy in Wajo Regency is that the content of the policy analysis only focuses on ecosystem issues, while the policy should include several important aspects, such as the social, economic, and cultural fields of the Lake Tempe coastal community. Then a synergistic multi-sectoral policy is needed.
Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat Juanda Nawawi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 1, Januari 2015
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This article aims to describe and analyze the relationship between Regional Representative Council and Local Government in the making of local legislation of the alleviation of poverty. The result of this research showed that the relationship between Regional Representative Coun­cil and Local Government in the making of local legislation is the diametric relationship. The re­lationship can be seen from the aspiration of society, public policy delivery budgets priorities and basis of temporary budget by the local government to the parliament to be discussed and agreed upon. Then the local government to submit a draft regulation on the budget along with an explanation of the supporting documents to Regional Representatives Council to be discussed and approved regulations. Keywords: governance, government linkage poverty, local regulation Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan DPRD dan pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan daerah tentang pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan bahwa hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah adalah hubungan diametral. Hubungan dapat dilihat dari penyerapan aspirasi masyarakat, penyam­paian kebijakan umum APBD (KUA) prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati. Selanjutnya pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pen­dukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi perda. Kata Kunci: governance, hubungan pemerintahan, kemiskinan, peraturan daerah
Co-Authors A M Rusli Aan Saddan Husain Abd. Wahid Adnan Kasogi Ady Deksa Agusman Hidayat Ahmad Muhajir Akhmad Affandi Andi Asmirwan Andi Fitrah Perdana Putra Andi Fitrah Perdana Putra, Andi Andi Lukman Irwan Andi Lukman Irwan Andi Lukman Irwan, Andi Lukman Andi M. Rusli Andi Murfhi Andi Rewo Batari Wanti Andi Tenri Wulang Andi Tenri Wulang, Andi Andri Irawan Ardiyanto Ardiyanto Ardiyanto Ardiyanto Arisnawawi, Arisnawawi Ayu lia Badu Ahmad Badu Ahmad Halik, Wahyudin Harman Alif Suci Pratama, Harman Alif Suci Ika Monika Indar Arifin Indra Saputra Marlina Rajab muchlis muchlis Muh.Tang Abdullah Muhammad Sabiq Muhammad Taufik Nur Siddik, Muhammad Taufik Nulinah Nuradyatun Pratama Nurdin Nara Nurlina Nurlina Nurlinah Nurlinah Nurlinah Nurlinah, Nurlinah Rabina Yunus Rahmatullah Rahmatullah Rahmatullah Rahmatullah Resky Sirupang Kanuna Rustan IR Rustan IR Sadriani Ilyas Saifuddin Saifuddin Sakaria To Anwar Sawedi Muhammad Suhardiman Syamsu Sukri Sukri Wismoyo Adisaputra