Garuda - Garba Rujukan Digital

REGULASI PENYIMPANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA TINDAK PIDANA MALWARE BERDASARKAN UNDANG-UDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 Donovan Typhano Rachmadie; ' Supanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i2.47400

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana penerapan artificial intelligence pada tindak pidana malware berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Penelitian menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum yang berkaitan. Perkembangan teknologi telah merubah kehidupan masyarakat, akibat perkembangan tersebut dunia menambah dimensi kehidupan yang mana hal itu selaras dengan berkembangnya kejahatan teknologi. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa penerapan AI dalam tindak pidana malware merupakan kategori computer-related crime karena pemanfaatan komputer dan teknologi AI sebagai alat bantu dalam melakukan kejahatan. Aturan-aturan pidana yang dapat menjerat perbuatan tersebut adalah KUHP, UU Hak Cipta, UU TPPU, UU Transfer Dana, UU Dokumen Perusahaan, Permenkominfo no 20 tahun 2016 dan UU Terorisme. Namun UU ITE sebagai lex specialis dan lex posterior merupakan hukum positif yang paling tepat dalam menjerat tindak pidana tersebut meskipun terdapat kelemahan bahwa tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan mengenai malware dan AI. Kata Kunci : Malware; Artificial Intelligence/Kecerdasan Buatan; Cyber Crime; UU ITE.AbstractThis study aims to determine the criminal regulation for the application of artificial intelligence in criminal acts of malware based on criminal law in Indonesia, especially in Law number 19 of 2016 concerning amendments to Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This research is a type of normative legal research that is prescriptive in nature with the law approach (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). The study uses primary, secondary and related non-legal material. Technological developments have changed people’s lives, as a result of these developments the world added a dimension of life which was in harmony with the development of technological crime. The results showed that the application of AI in malware criminal acts is a category of computer-related crime due to the use of computers and AI technology as a tool in committing crimes. Criminal rules that can ensnare such acts are the Criminal Code, the Copyright Act, the TPPU Law, the Fund Transfer Act, the Company Document Law, the Ministry of Communication and Information No. 20 of 2016 and the Terrorism Law. However, the ITE Law as lex specialis and lex posterior is the most positive positive law in ensnaring these crimes despite the weakness that there is no explicit mention of the regulation regarding malware and AI.Keywords : Malware; Artifical Intelligence; Cyber Crime; ITE Law.

PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM dan Putusan Nomor 36/Pid. Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst) Danang Adi Nugraha; ' Supanto; Lusihana Primasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40495

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi serta penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM, namun tidak diterapkan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat prskriptif dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum, yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduksi berdasarkan metode penalaran deduktif. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tujuan pemidanaan korporasi yang bersifat preventif dan represif serta mengatur mengenai tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Selanjutnya prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM menerapkan teori identifikasi untuk membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi (PT Giri Jaladhi Wana), namun teori identifikasi tidak diterapkan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst untuk membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi (PT Imaji Media).Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pemidanaan Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.AbstractThis study is intended for knowing the system of corporate criminal liability, corporate criminal prosecution within corruption criminal act, and the application of principles of corporate criminal liability that applied in Decision Number 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM, but was not applied in Decision Number 36/Pid.Sus/ TPK/2014/PN.Jkt.Pst.This study is a normative legal research, prescriptive by using of legal material sources, either in the form of primary and secondary legal materials.The technique of collecting legal sources in this study wasobtained through the study of literature which was next analyzed by usingof deduction technique based on deductive reasoning method. The results of this study is the Article Number 20 Paragraph (1) of Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 21 of 2001 about Corruption Eradication that has a purpose of punishment against corporation that preventive and repressive, and it alsoregulate three forms of corporate criminal liability system. The next is about the principle of corporate criminal liability in Decision Number 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM which applying the identification theory to charge the corporate criminal liability upon PT GiriJaladhiWana, but this theory was not applied in Decision Number 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. in the same case upon PTImaji Media..Keywords: Corruption criminal act, corporate criminal prosecution, corporate criminal liability.

KAJIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAPJIKIA YANG TERJADI DI WILAYAH KOTA SURAKARTA DALAM PUTUSAN NOMOR 2/PID.B/2019/PN.SKT Hanif Muhammad Rifa’i; ' Supanto; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47414

AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana perjudian Capjikia yang terjadi di wilayah kota Surakarta dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/Pn.Skt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan jenis dan sumber data penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan ialah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pasal oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus Putusan Nomor : 2/Pid.B/2019/Pn. Skt yang kurang tepat, karena majelis hakim berpedoman dalam menjatuhkan putusannya terkait dengan kasus ini dengan Pasal perjudian yang kategorinya tidak sesuai dengan kronologi kasus yang terjadi. Berdasarkan kronologi kasus yang dituliskan, pelaku menyediakan jasa permainan judi capjikia sebagai mata pencaharian bukan untuk menyediakan jasa judi kepada khalayak umum seperti yang tercantum dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum yang dalam faktanya pelaku memberikan kesempatan untuk permainan judi yang ia jadikan sebagai mata pencahariannya sehingga Pasal 303 ayat (1) ke-2 ini tidak sesuai dengan apa yang di dakwakan dan pasal yang tepat untuk dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan ini menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur memberikan kesempatan untuk permainan judi yang dijadikan sebagai mata pencaharian lebih memenuhi kategori atau unsur perjudian dalam perkara ini.Kata kunci : Hukum; Tindak Pidana; Perjudian AbstractThis legal research aims to find out the application of Capjikia gambling criminal act which occurred in the Surakarta city area in Decision Number 2/Pid.B/2019/Pn.Skt This study uses normative legal research methods with the nature of prescriptive research. The approach used is the legislation approach and case approach to the types and sources of research data used, namely primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques using library studies. The analysis technique used is the syllogism method that uses deductive thinking patterns.. The results of this study are the application of articles by the Surakarta District Court Judge in deciding Decision Number: 2/Pid.B/2019 Pn. Skt is not quite right, because the panel of judges is guided by the decision rendering related to this case with the gambling article whose category is not in accordance with the chronology of the case. based on the chronology of the case written, the perpetrators provide capjikia gambling game services as a livelihood not to provide gambling services to the general public as stated in Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code with the element of providing opportunities for gambling games to the general public. In fact, the perpetrator gives an opportunity for gambling which he makes as his livelihood so Article 303 paragraph (1) item 2 does not correspond to what is alleged so that the right article to be used as a guideline in dropping this decision uses Article 303 paragraph (1) item 1 Criminal Code with an element of providing an opportunity for gambling games which serve as livelihoods is more fulfilling the categories or elements of gambling in this case.Keywords : Law; Criminal Act; Gambling

TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERANGKAT PONSEL PINTAR BERTEKNOLOGI 4G/LTE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 65/M-IND/PER/7/2016 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DENNY MAHENDRA PUTRA; ' Supanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i2.47737

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan impor masuknya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE di Indonesia baik dari segi perundang-undangan, pemidanaan, dan implementasinya berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Berdasarkan dari hasil penelitian, regulasi terkait dengan ketentuan impor perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE masih tidak sejalan dengan realita yang ada di masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan masih beredarnya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak memenuhi sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri masih dijual bebas di pasar Indonesia. Penelitian ini juga mengemukakan sebab-sebab mengapa masih banyaknya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak lolos sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri yang beredar di pasar Indonesia.Kata kunci: konsumen, perlindungan konsumen, ponsel pintar berteknologi 4G/LTE, Tingkat Kandungan Dalam NegeriAbstractThis study aims to find out whether the regulation of importing 4G/LTE smartphones in Indonesia, both in terms of legislation, punishment arrangements, and their implications based of the minister of industrial regulation number 65/M-IND/PER/7/2016 about terms and procedures for calculation of domestic components. This study includes in normative legal research. The study approach used in this research is the approach of legislation. Legal materials that were used are primary legal materials and secondary legal materials. The method of analysis of legal materials using the method of deduction. Based on the results of this study, regulations related on import provision of 4G/LTE smartphones, still not in line with the reality that exists in society, it indicated with 4G/LTE smartphones that do not meet the Domestic Contents Certification is still sold freely in the Indonesian market . This study also explains causes why 4G/LTE smartphones that not pass the domestic components regulation still circulating in the Indonesian market.Keyword: consumers, consumer protections, 4G/LTE smartphones, level of domestic components

TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERANGKAT PONSEL PINTAR BERTEKNOLOGI 4G/LTE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 65/M-IND/PER/7/2016 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Denny Mahendra Putra; ' Supanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i1.40583

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan impor masuknya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE di Indonesia baik dari segi perundang-undangan, pemidanaan, dan implementasinya berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Berdasarkan dari hasil penelitian, regulasi terkait dengan ketentuan impor perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE masih tidak sejalan dengan realita yang ada di masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan masih beredarnya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak memenuhi sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri masih dijual bebas di pasar Indonesia. Penelitian ini juga mengemukakan sebab-sebab mengapa masih banyaknya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak lolos sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri yang beredar di pasar Indonesia.Kata kunci: Konsumen, Perlindungan Konsumen, Ponsel Pintar Berteknologi 4G/LTE, Tingkat Kandungan Dalam NegeriAbstractThis study aims to find out whether the regulation of importing 4G/LTE smartphones in Indonesia, both in terms of legislation, punishment arrangements, and their implications based of the minister of industrial regulation number 65/M-IND/PER/7/2016 about terms and procedures for calculation of domestic components. This study includes in normative legal research. The study approach used in this research is the approach of legislation. Legal materials that were used are primary legal materials and secondary legal materials. The method of analysis of legal materials using the method of deduction. Based on the results of this study, regulations related on import provision of 4G/LTE smartphones, still not in line with the reality that exists in society, it indicated with 4G/LTE smartphones that do not meet the Domestic Contents Certification is still sold freely in the Indonesian market . This study also explains causes why 4G/LTE smartphones that not pass the domestic components regulation still circulating in the Indonesian market.Keywords: Consumers, Consumer Protections, 4G/LTE smartphones, Level of Domestic Components

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Ajeng Sekar Arum; ' Supanto; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47780

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penodaan agama melalui media elektronik di Indonesia dan efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menerapkan hukum tindak pidana penodaan agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber penelitian ini diambil dari bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau studi dokumen. Semua bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan metode silogisme menggunakan pola pikir deduktif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah aturan hukum Indonesia tindak pidana penodaan agama dalam KUHP diatur pada Pasal 156a yang merupakan penambahan pasal dari Penetapan Presiden No.1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, selain dalam KUHP tindak pidana penodaan agama secara khusus diatur pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto 19 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum diterapkan secara baik dan efektif akibat beberapa faktor, yang salah satunya adanya kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pada pelaku tindak pidana penodaan agama. Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penodaan Agama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Abstract This legal research aims to know about legal arrangements work on a crime of blashpemy through electronic media in Indonesia and the effectiveness of Information and Electronic Transaction Act Number 11, 2008 juncto Act Number 19, 2016 in adjusting defamation of religion criminal act law. The type of this research is a normative legal research that is prescriptive and applied by using the statue approach and cases approach. The source of this research is taken from primary and secondary law material by using the technique of collecting legal material of literature study or document study. All the legal material is then analyzed by syllogism method using deduction mindset.The result of this research is first, Indonesian rule of law for a crime of blashpemy in Criminal Code set out in Chapter 156 (a) which is additon chapter from Presidential Decree Number 1/PNPS/1965 about Abuse and Blashpemy, apart from Criminal Code a crime of blashpemy specifically set in Chapter 28 Verse (2) Act Number 11, 2008 Juncto Act Number 19, 2016 regarding Information and Electronic Transactions, and second, the application of Information and Electronic Transaction Act Number 11, 2008 Juncto Act Number 19, 2016 that not yet well and effectively applied because of some factors. One of these factors is the lack of understanding they whom used to be law enforcement apparatus in enforce the law to blashpemy offender. Keywords : Law Enforcement, crime of blashpemy, Information and Electronic Transaction Act Number 11, 2008 juncto Act Number 19, 2016

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN MEREK HELM SEBAGAI TINDAK PIDANA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Kelvin Hanuka; ' Supanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47409

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor yang mendorong produsen, pedagang dan konsumen untuk memproduksi atau menjual atau menggunakan helm dengan merek palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa modus operandi para pelaku kejahatan pemalsuan merek helm di Surakarta dilakukan dari produsen helm dengan merek palsu dan dari pedagang yang memalsukan merek helm yang dijualnya dengan cara menjual produk merek helm palsu dengan perbuatan yang berbeda-beda, menjual merek helm palsu dengan tidak mengetahui bahwa adanya barang yang dijualnya palsu, barang yang dijualnya merupakan barang asli namun pada kenyataanya pada helm “INK” palsu ini jika tidak suka dengan mereknya dapat diberi merek lain ataupun dijual tanpa merek namun dengan harga tetap sama dengan alasan karena memang harga dia belinya sama baik yang polos tanpa merek ataupun dengan stiker terpisah yang belum ditempel.Kata kunci : Merek; Helm; dan Modus Operandi. AbstractThe research aims to know, review, and analyse factors that encourage manufacturers, merchants and consumers to produce or sell or use helmets with counterfeit brands. The research methods used are empirical, legal research, which is descriptive analytical. The results of this study stated that the method of procedure perpetrators of counterfeiting helmets brand in Surakarta is carried out from helmet manufacturers with a fake brand and from traders who falsify the helmet brand sold by selling counterfeit helmet brand products With different deeds, sell a counterfeit helmet brand by not knowing that the existence of goods sold counterfeit, goods sold are genuine goods but in fact in the helmet “INK” this fake if you do not like the brand can be given another brand or sold without a brand but with the price remains the same as the reason because it is the price he bought is either a plain without a brand or with a separate sticker that has not been pasted.Keywords : Brand; Helmet; and Method of Procedure.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search