COKORDA BAGUS ARIES CAHYADI, COKORDA BAGUS ARIES
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KAJIAN HUKUM MILITER TERHADAP TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI CAHYADI, COKORDA BAGUS ARIES
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Hukum pidana militer merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Dalam hukum pidana militer mengenal dua bentuk tindak pidana yaitu tindak pidana militer murni (zuiver militaire delict) dan tindak pidana militer campuran (germengde militaire delict). Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum militer terhadap pelaku tindak pidana Desersi dan bagaimana hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan metode yuridis normatif disimpulkan bahwa : (1) bahwa penerapan hukum militer terhadap pelaku tindak pidana desersi sebagai anggota militer (TNI) ancaman hukumannya lebh berat dibandingkan dengan ancaman hukuman yang terdapat pada KUHP (pandang kurang memenuhi rasa keadilan); karena militer dipersenjatai guna menjaga keamaman; justru dipergunakan desersi, (2) bahwa hubungan antara KUHPM dengan KUHP, suatu hubungan yang tidak dapat terpisahkan karena KUHPM merupakan bagian dari KUHP; KUHP berlaku bagi setiap orang dengan demikian bagi militer (TNI) berlaku KUHP, dan bagi militer (TNI) yang melakukan tindak pidana desersi akan diperlakukan / diterapkan aturan khusus yakni KUHPM, hal ini merupakan penyimpangan dari KUHP. Kaca kunci : hukum militer, TNI, tindak pidana desersi
KAJIAN HUKUM MILITER TERHADAP TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI CAHYADI, COKORDA BAGUS ARIES
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desertion is the absence of a military without the permission of his immediate superior, at a place and time determined by the service, to flee from unity and to leave the army, or to go out, to escape without permission. Military criminal law is a collection of criminal regulations containing orders and prohibitions to enforce law and order and if such orders and prohibitions are not adhered to, then threatened with criminal punishment. Military crime is an offense committed by the legal subjects of the military. In the criminal law the military recognizes two forms of criminal offense that are pure military crimes (zuiver militaire delict) and a mixed military crime (germengde militaire delict). The crime of desertion is a crime specifically committed by a military because it is unlawful and contrary to the law, especially the criminal law of the military. The purpose of this study is to find out how the application of military law against the perpetrators of criminal acts Desertion and how the relationship between the Book of Criminal Law Military with the Book of Criminal Law. With the normative juridical method it is concluded that: (1) that the application of military law to the perpetrators of desertion as military members (TNI) the threat of punishment is more severe than the punishment contained in the Criminal Code (view of lack of sense of justice); Because the army is armed in order to maintain the security; Precisely used Desertion, (2) that the relationship between The law on military criminal law with the Criminal Code, a relationship that cannot be separated because The law on military criminal law is part of the Criminal Code; The Criminal Code applies to everyone thus for the military (TNI) the Criminal Code applies, and for the military (TNI) who commits the crime of desertion will be treated / applied a special rule namely the Criminal Code, this is a deviation from the Criminal Code. Keywords: military law, TNI, desertion crime