Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI PADA POLDA LAMPUNG) Prayoga, Pandu
JURNAL POENALE Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA(STUDI PADA POLDA LAMPUNG)  Oleh Pandu Prayoga, Firganefi, Rini Fathonah(Email: pandu.prayoga@rocketmail.com) Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) adalah istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban yang sedang berkendara kendaraan roda dua disertai dengan kekerasan dan melakukan perampasan harta korban. Oleh karena itu perlu diupayakan agar setiap elemen masyarakat membantu kepolisian dalam menanggulanginya.Permasalahandalamskripsiiniadalah(1).Bagaimankah peran Kepolisian Daerah Provinsi Lampung dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan sehingga menimbulkan korban meninggal dunia? (2).Apakah faktor penghambat kepolisian dalam melaksanakan perannya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan sehingga menimbulkan korban meninggal dunia?Pendekatan masalah penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris dengan lebih memfokuskan pada Pendekatan Yuridis Empiris. Secara operasional pendekatan ini dengan studi kepustakaan atau studi literatur.Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa: (1).Peran polisi dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia (pembegalan) dari upaya yang dilakukan polisi baik secara represif maupun preventif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukannya   dengan   cara    mengadakankegiatan – kegiatansepertioperasitertentu, razia selektif, penjagaan, patrol kepolisian, dan patrol rutin. Sedangkan upaya represif pihak kepolisian melakukan tindakan secara bersama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana (2).Faktor penghambat penegakan hukum ada lima antara lain terletak pada Hukumnya sendiri; Penegak hukum; Sarana dan fasilitas; Masyarakat; Kebudayaan. Saran penulis dari permasalahan yang terjadi adalah (1).Dibutuhkan kerja sama semua elemen masyarakat (2).Sebaiknya kepolisian dilengkapi sarana maupun prasarana yang mumpuni. Kata Kunci : Peran Kepolisian, Menanggulangi, Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan
ASEAN DAN ISU LAUT CINA SELATAN: TRANSFORMASI KONFLIK MENUJU TATA KELOLA KEAMANAN REGIONAL ASIA TIMUR Pudjiastuti, Tri Nuke; Prayoga, Pandu
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (845.181 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v12i1.532

Abstract

Perebutan wilayah di Laut Cina Selatan antara negara pihak akan mengakibatkan ketidakstabilan keamanandi kawasan yang dapat berujung pada konflik terbuka. Untuk menghindari konflik terbuka atau unjuk kekuatan,beberapa usaha telah dilakukan namun sayangnya negara-negara pihak yang sekaligus anggota ASEAN masihenggan menggunakan mekanisme ASEAN. Selama ini pendekatan-pendekatan yang digunakan baik oleh akademisimaupun negara pihak masih sebatas penggunaan skema kerjasama untuk mengalihkan konflik. Penggunaan konseptransformasi konflik menuju tata kelola keamanan kawasan masih jarang dipakai. Tujuan dari tulisan ini untukmenganalisis perkembangan konflik LCS dalam kerangka ASEAN dan peran Indonesia dalam upaya mendorongterjadinya transformasi konflik yang fokus pada relasi antar pihak. Salah satu forum yang dapat dioptimalkan peranannya dalam mengelola dan mengubah potensi konflik di kawasan ini adalah ASEAN Maritime Forum (AMF).Peralihan dari DoC ke CoC merupakan bagian dari upaya transformasi konflik di Laut Cina Selatan, dimanaintinya para pihak diarahkan untuk mematuhi kesepakatan dan saling menghargai setiap upaya yang dibuat untukmenyelesaikan konflik secara damai.Kata Kunci: Wilayah, Transformasi, Konflik, Tata Kelola
Pemanfaatan Lahan Sempit Untuk Meningkatkan Gizi, Pendapatan dan Sumber Pengobatan Keluarga Sudalmi, Endang Sri; Hardiatmi, JM Sri; Sholihah, Efi Nikmatu; Wibowo, Sadewo Wahyu; Prayoga, Pandu
Jurnal Pengabdi Vol 4, No 1 (2021): April 2021
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jplp2km.v4i1.42924

Abstract

Sebagian besar lahan pekarang diperkotaan belum di manfaatkan secara optimal, dengan pemanfaatan lahan pekarangan diperkotaan diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman hortikultura dan tanaman obat keluarga (TOGA). Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan ini adalah dengan pemberdayaan masyarakat tentang pemanfaatan lahan sempit yang terbengkalai dilingkungan sekitar, masyarakat diberikan pengetahuan mengenai peranan pekarangan dalam meningkatkan gizi, pendapatan, dan sumber pengobatan bagi keluarga melalui ceramah dan diskusi. Setelah memperoleh pengetahuan mengenai peranan pekarangan, masyarakat diberikan contoh secara langsung melalui penanaman tanaman sayuran dan obat-obatan sebagai langkah pemanfaatan lahan pekarangan secara intensif. Berdasarkan percontohan yang dilakukan, anggota masyarakat di RT.03/RW.XVII Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta mudah memahami manfaat dari pemanfaatan lahan pekarangan yang dimiliki dan tertarik untuk empraktekkannya lebih lanjut karena waktu panen yang relatif singkat dan proses penanaman yang cukup mudah.
KEPEMIMPINAN LOKAL DI MASA PANDEMI COVID-19: RESPONS, KEBIJAKAN, DAN PANGGUNG ELEKTORAL Hanafi, Ridho Imawan; Syafii, Imam; Ramadhan, Mario Surya; Prayoga, Pandu
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i2.899

Abstract

Artikel ini membahas tentang respons dan kebijakan kepala daerah di empat provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dengan menelusuri sejumlah studi literatur dan analisis deskriptif, kajian ini menunjukkan bahwa para pemimpin lokal di empat provinsi ini tidak hanya memiliki peran dalam pengendalian penyebaran virus namun juga memiliki peran menjaga banyak aspek, seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi. Untuk menghadapi pandemi, para pemimpin lokal melakukan koordinasi dengan pemimpin pusat, mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik di daerah, dan mendorong partisipasi aktif warga. Di sisi lain, kinerja para pemimpin daerah terkait pengendalian penyebaran virus di level subnasional juga memunculkan penilaian publik. Penilaian publik ini bisa mendorong prospek kepemimpinan politik para pemimpin lokal ke panggung politik nasional.