Tirton Nefianto
Program Studi Strategi Pertahanan Udara, Universitas Pertahanan

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Strategi Pertahanan Udara

Peran TNI AU Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB MINUSMA di Mali Tahun 2015-2016 Pratomo Sariadi Darwan; Tirton Nefianto; Afrizal Hendra
Strategi Pertahanan Udara Vol. 4 No. 1 (2018): Jurnal Strategi Pertahanan Udara
Publisher : Universitas Perrtahanan Indonesia (UNHAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jspu.v4i1.212

Abstract

Abstrak--Pasukan Perdamaian TNI saat ini terus memainkan peran yang vital dalam Misi Pemeliharaan PBB. Namun sejak pelibatan TNI yang pertama kali pada tahun 1957, TNI Angkatan Udara memiliki pengaruh dan peran yang relatif kecil dalam MPP PBB. Dalam sejarah, MPP PBB MINUSMA di Mali merupakan satu-satunya misi dimana TNI Angkatan Udara memiliki peran yang cukup signifikan. Peran tersebut merupakan salah satu instrumen politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif sekaligus merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas TNI AU. Peran tersebut juga merupakan penyelarasan atas substansi politik luar negeri dan kepentingan nasional Indonesia dalam hubungan internasional sehingga menjadi suatu topik yang layak untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi langsung, studi dokumentasi dan wawancara untuk mengeksplorasi aspek penting dari peran TNI Angkatan Udara, kendala yang dihadapi, peluang ke depan, manfaat yang diperoleh serta kondisi yang dibutuhkan untuk meningkatkan peran TNI Angkatan Udara dalam MPP PBB MINUSMA di Mali. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT untuk membangun strategi dan rekomendasi dalam meningkatkan peran TNI Angkatan Udara dalam MPP PBB MINUSMA. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh pengambil kebijakan untuk memperdalam pemahaman tentang peran TNI Angkatan Udara dalam MPP PBB MINUSMA di Mali agar dapat membuat putusan kebijakan yang tepat dalam rangka meningkatkan peran TNI Angkatan Udara dalam MPP PBB MINUSMA di Mali maupun pada MPP PBB lainnya dimasa mendatang.Kata kunci: peacekeeping operations, politik luar negeri bebas dan aktif, kepentingan nasional, hubungan internasional, kebijakan Abstract--The Indonesian National Defence Forces Peacekeeping Forces continues to play a vital role in the United Nations Peacekeeping Operations. However, since the Indonesian National Defence Forces first foray into Peacekeeping in 1957, the Indonesian Air Force has less influence and role. In history, the UN Peacekeeping Operation MINUSMA in Mali is the only UN Mission in which the Indonesian Air Force has a significant role. The role is one of the Indonesian Government foreign policy instruments as well as the implementation of the tasks of the Indonesian Air Force. The role is also an alignment of the Indonesia’s foreign policy and Indonesia's national interests in international relations so it is substantiated as a worthy topic to be studied. This research used a qualitative approach using interviews to explore important aspects of the role of the Indonesian Air Force, the constraints faced, the future opportunities, the benefits gained as well as the conditions required to enhance the role of the Indonesian Air Force in the UN Peacekeeping Operation MINUSMA in Mali. In addition, this research also utilized SWOT analysis to develop strategies and recommendations in order to enhance the role of the Indonesian Air Force in the UN Peacekeeping Operation MINUSMA in Mali. This research can also be used by the policy makers to deepen their understanding regarding the role of the Indonesian Air Force in the United Nations Peacekeeping Operation MINUSMA in Mali in order to make the right policy decisions as well as to increase the role of the Indonesian Air Force in the UN Peacekeeping Operation MINUSMA in Mali and other UN Peacekeeping Operations in the future.Keywords: peacekeeping operations, free and active foreign policy, national interest, policy