Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal of Law, Education and Business
Putri, Sanny Nuyessy
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan

 1 
Dampak Ketidakmerataan Pembayaran Pajak Terhadap Distribusi Pendapatan dan Keadilan Sosial Patricia, Viane; Putri, Sanny Nuyessy; Rasji, Rasji
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 8 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11159116

Abstract

Inequality in tax payments is a complex issue that has a significant impact on income distribution and social justice in Indonesia. In the context of this case study qualitative research, secondary data from official sources such as the Directorate General of Taxes, the Central Statistics Agency, and government reports are used to analyze the impact of unequal tax payments. This study shows that unequal tax payments can trigger increasing social and political inequality in society. The impact extends to the development and public services sectors, with a lack of funding available to support welfare programs and necessary infrastructure. Apart from that, unequal tax payments also contribute to greater income inequality in society. However, the Indonesian government has responded to this issue with various policies, including the Economic Equalization Policy (KPE), healthy fiscal policies through the Budget, and the Tax Amnesty program. Taxes are considered a tool for income redistribution, with progressive taxation on individuals with higher incomes. Awareness of the importance of paying taxes fairly and tax policies that support a more equal distribution of income are important steps towards a more just and sustainable society in Indonesia. Collaboration between government, the private sector and society is needed to overcome this problem and achieve better social welfare and maintain social and political stability.
Penyelesaian Perselisihan Para Buruh Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh PT. Tandan Sawita Papua Putri, Sanny Nuyessy; Lie, Gunardi; P, Moody Syailendra
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12803889

Abstract

Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu upaya untuk mengakhiri hubungan kerja antara pelaku usaha dan buruh/pekerja disebakan oleh satu hal tertentu yang kemudian menimbulkan berakhirnya hak dan juga kewajiban antara pelaku usaha dan juga buruh/pekerja. Upaya mediasi dilakukan guna membebaskan 30 orang yang ditahan. Terdapat 11 orang yang dilakukan Pemutusan Hubungan Sepihak pada tanggal 16 Juni 2023, 3 diantaranya adalah istri dari pekerja yang sempat ditahan. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah Penelitian Hukum Yuridis – Normatif dan menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Terdapat berbagai macam Pemutusan Hubungan Kerja, seperti pemberi kerja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja, pekerja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan pemberi kerja, Pemutusan Hubungan Kerja dapat batal demi hukum, dan terdapat faktor lain yang mempengaruhi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja. Ketika terjadi penolakan, para pihak yang bersangkutan diwajibkan melakukan perundingan bipartit untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Surat Peringatan yang dimulai dari kesatu, kedua, hingga ketiga. dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh PT Tandan Sawita Papua tanpa adanya Surat Peringatan terlebih dahulu, maka dapat berakibat hukum, yakni batal demi hukum. berbagai hal yang dapat memengaruhi seseorang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh pengusaha yang diatur dalam Pasal 154A Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Melakukan memberitahukan kesalahan sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Sepihak, sehingga tidak terjadi ketidakselarasan yang dirasakan oleh pekerja/buruh
Co-Authors Lie, Gunardi P, Moody Syailendra Patricia, Viane Putra, Moody Rizqy Syailendra Rasji, Rasji