Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Khazanah Multidisiplin

RELASI KUASA DALAM PERENCANAAN PEMEKARAN WILAYAH : PERSFEKTIF ONTOLOGIS, EPISTIMOLOGIS, DAN AKSIOLOGIS Suherman, Diki; Munawir, Muhamad Anang; Salam, Fadlan Abdillah
Khazanah Multidisiplin Vol 5, No 2 (2024): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v5i2.37820

Abstract

Tulisan ini menjelaskan persolan keterlibatan relasi kekuasaan dalam perencanaan pemekaran wilayah yang ditinjau berdasarkan sudup pandang filsafat pengetahuan, baik secara ontologi, epistimologi dan aksiologi yang belum banyak dikaji secara eskplisit. Metode yang digunakan ialah studi literatur , yang diperoleh dari beberapa jurnal, buku, dokumentasi, penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan topic yang dibahas baik filsafat ilmu, perencanaan wilayah/kota, pemekaran wilayah. Relasi kekuasaan dalam perencanaan pemekaran wilayah secara ontologis memperdalami esensi pengetahuan dari hal yang diteliti, Eksistensi Wilayah menjadi bagian dari ontologis yang tidak akan lepas dari relasi kekuasaan yang menumbuhkan pengetahuan baru sebagai hakikat pengetahuan yang perlu diketahui secara menyeluruh. Secara epistimologis penelitian ini tentunya menggunakan metode atau cara ilmiah untuk memperoleh validitas suatu kebenaran penelitian dengan membahas keterlibatan aktor penguasa yang memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan kuasa yang dimiliki dalam melakukan pemekaran wilayah yang berimplikasi besar pada hajat hidup orang banyak. Secara ontologis, penelitian ini tentunya perlu menekankan pada nilai (value), yang memiliki kegunaan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua orang, dalam hal ini diharapkan penelitian ini bisa memberikan rekomendasi kebijakan untuk aktor yang terlibat dalam pemekaran wilayah, sebagai dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan atau decision making yang akan membantu mengantisipasi kegagalan pemekaran wilayah dimasa mendatang.