<![CDATA[ABSTRAKKeputusan Presiden No 32/1990 menyatakan bahwa sempadan sungai adalah kawasan perlindungan setempat. Pelestarian kawasan sempadan ini juga didukung oleh peraturan lainnya. Meskipun demikian, berbagai pelanggaran terhadap peraturan perundangan terus terjadi, termasuk banyaknya permukiman ilegal di kawasan sempadan Ciliwung yang memunculkan bahaya lingkungan. Oleh karena itu langkah pencegahan perlu segera ditempuh. Model perumusan kebijakan pengelolaan lanskap dirancang untuk dapat mengatasi hal ini melalui dukungan analisis spasial kemampuan lahan dan kesesuaiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan lahan dan kesesuaiannya untuk beberapa tanaman guna mendukung program penghijauan di kawasan sempadan Ciliwung. Evaluasi lahan dilakukan melalui analisis Satuan Peta Lahan (SPL). Kawasan sempadan Ciliwung di Kota Bogor ini terbagi menjadi 18 SPL. Analisis spasial yang dilakukan berdasarkan data tahun 2006-2013, menunjukkan terjadinya peningkatan permukiman ilegal sebesar 0,8% dan tingkat pengurangan luas ruang terbuka hijau sebesar 0,17%. Hasil analisis kemampuan lahan menunjukkan bahwa 85,78% dari total luas lahan memiliki kemampuan sedang hingga tinggi (kelas II-e, II-w, III dan IV-e). Kelas kemampuan lahan II-IV direkomendasikan untuk lahan pertanian, sedangkan kelas V-VII direkomendasikan sebagai lahan konservasi. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan, daerah ini memiliki potensi kesesuaian lahan untuk jenis tanaman budidaya, khususnya buah-buahan. Hasil ini dapat menjadi alat yang kuat untuk merumuskan kebijakan pengelolaan lanskap di sempadan Sungai Ciliwung di Kota Bogor.Kata Kunci: evaluasi lahan, kemampuan lahan, kesesuaian lahan, manajemen lanskap, penghijauan, kebijakanABSTRACTAccording to the Presidential Decree No. 32/1990, riparian area is among locally protected areas. Other government regulations strongly recommend on conservation of the riparian area. Typically, continuous violation of governmental regulation is noted mainly illegal settlements in the Ciliwung riparian area, which led to environmental hazards. Hence preventive major should be taken in this regard. A policy formulation model of landscape management can be designed through spatial analysis of land capability and land suitability. The aim of this research is to analyze land capability and suitability for re-greening program in the Ciliwung riparian area. Land evaluation is carried out through analysis of soil map units (SPL), which are divided into 18 SPL, followed by land capability and suitability analysis. Results of spatial analyzes based on data year 2006-2013 showed a rate of increase in illegal settlement area by 0.8% and a rate of reduction in green open space area by 0.17%. The result of land capability analysis shows that the total area is approximately 85.78% has moderate to high land capability (class II-e, II-w, III-e and IV-e). The land capability classes II-IV are recommended for agricultural land, while classes V-VII are recommended for conservation area. Based on land suitability analysis, this area has potential for local crops. These results can be strong tools for formulating a landscape management policy for Ciliwung riparian area in Bogor City.Keywords: land evaluation, land capability, land suitability, landscape management, re-greening, policy]]>
