Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal Reglement & Society (IJRS)
Fajaruddin, Fajaruddin
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PORNOGRAFI Fakultas Hukum, Fajaruddin
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Vol 10, No 2 (2014): Varia Justica
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.821 KB)

Abstract

ABSTRAK  Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.  40 Tahun  Tentang  Pembinaan,  Pendampingan,  dan  Pemulihan  Terhadap  Anak Korban  dan Pelaku Pornografi, yang dikategorikan sebagai anak adalah berusia dari kandungan sampai sebelum umur 18 tahun. Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA) adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasaan seksual orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10. (Pasal 11) diancam dengan pidana penjarapaling  singkat  6  bulan  dan  paling  lama  12  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.250.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000.000”(Pasal 29). Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban Pornografi
KAJIAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN BIAYA PENGURUSAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH MELALUI KEGIATAN PRONAN (PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA) Fajaruddin Hukum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Vol 10, No 1 (2014): VARIA JUSTICA
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.523 KB)

Abstract

   Operasi  Proyek  Pertanian  Nasional  (PRONA)  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah dalam menyelenggrakan percepatan pertama pencepatan pertama pendaftaran tanah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta peran yang jelas untuk menciptakan tatanan kehidupan bersama yang lebih adil menjami keberlanjutan masyarakat, bangsa dan negara, dan hal ini sejalan dengan pelaksanaan agenda sebelas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia khususnya dalam meningkatkan layanan pendaftaran kegiatan PRONA dikenal sebagai kegiatan pensertipikatan gratis, tetapi dalam praktknya sering ditemukan biaya retribusi sekitar bagtian dalam kegiatan proyek oleh operator tersebut kepada peserta masyarakat. Setelah diteliti dan dianalisis, ternyata tidak semua kegiatan yang Prona gratis tetapi ada biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat peserta yang tidak b enar-benar dibebankan pada anggaran Negara melalui Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia, pemungutan biata secara hukum dibenarkan asal ada dasar hukum dan biaya merupakan kesepakatan bersama antara pelaksana Prona tingkat desa dengan peserta prona.Kata Kunci : Kajian, Hukum, Biaya Prona 
IMPLIKASI PENGHAPUSAN VERIFIKASI BPHTB TERHADAP PENDAPATAN DAERAH Fajaruddin Hukum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Pembangunan Perkotaan
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.041 KB)

Abstract

ABSTRACT Bea Perolehan HakAtas Tanah dan Bangunan (BHPTB) or Tax on Acquisition of Land and Building is a local tax arising as a result of an act or legal events that resulted in obtaining rights to land and/or buildings by private persons or entities, and the right to land and/or building is a total right to land, including rights management and building on it, as referred to in the legislation in land and buildings (Vide; Clause 1 No. 42 dan 43 UU 28/2009). Technically, voting BPHTB further stipulated in local legislation in each local government district/city. One of the  rules set  out in the  regulation  as a  policy  associated verification  BPHTB calculation. At the same time the Ministry of Agricultural and Spatial/BPN together with a number of departments issued a joint decree of the Minister of Finance, Minister of the Internal Affairs and Director of National Land Affairs Agency(BPN) with No. SE-12/MK.07/2014,593/2278/SJ  and 4/SE/V/2014 dated May 6,2014 on Guidelines for Polling BPHTB In Relation With Land Rights Registration or Transfer of Rights to Land Registration wrong the article mentions BPN not prerequisite verification of counting in polling BPHTB. The implications are then raised in the regulation are open wide gap to the possibility of manipulation of the value of the land rights that affected the decline in local revenues from the tax sector of BPHTB. Keywords: Application, verification, local revenue, regional income.
Akibat Hukum Terhadap Kebijakan Direksi Yang Tidak Sesuai Dengan Kebijakan RUPS Fajaruddin Fakultas Hukum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Catatan Kecil "SEPUTAR HUKUM di INDONESIA"
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1879.108 KB)

Abstract

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mendefinisan bahwa Perseroan Terbatas Yang Selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Co-Authors Mhd Teguh Syuhada Lubis Rasta Kurniawati Pinem