Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2019 - 2024

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Kolaboratif Sains

Matompo, Osgar S.

Universitas Muhammadiyah Palu

Author-ID : 944528

Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Mathematics Physics

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIGI Nurhayati, Nurhayati; Matompo, Osgar S.; Hasmin, Moh. Yusuf
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Tugas terpenting dari setiap instansi pemerintah termasuk BPN adalah memberikan pelayanan, karena pada dasarnya pembentukan instansi-instansi pemerintah ditujukan sebagai perangkat utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Good Governance dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi dalam menerapkan prinsip Good Governance guna memberikan pelayanan pendaftaran sertifikat tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah upaya meningkatkan kualitas pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, menerapkan beberapa prinsip-prinsip good governance di antaranya prinsip transparansi, prinsip pelayanan prima dan prinsip akuntabilitas dalam setiap pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, Untuk menerapkan good governance dalam setiap pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi tidak selamanya berjalan dengan baik terdapat beberapa kendala dalam penerapan good governance yaitu diantaranya masih minimnya sumber daya manusia, Melekatnya stigma negatif dari masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan sertifikat tanah serta Masih minimnya sarana dan prasarana Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi

PENYALAHGUNAAN FASILITAS BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT OLEH WARGA NEGARA ASING Malfiyanti, Andi Ika; Matompo, Osgar S.; Hasmin, Yusuf
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Tujuan dalam penelitian ini adalah untukÂ mengetahui upaya kantor imigrasi Kelas I Palu dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas bebas visa kunjungan singkat oleh warga Negara asing serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi kantor imigrasi Kelas I Palu dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas bebas visa kunjungan singkat oleh warga Negara asing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan Singkat oleh warga negara asing di Provinsi Sulawesi Tengah, maka Kantor Imigrasi Kelas I Palu melakukan berbagai upaya diantaranya yaitu membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (timpora) diseluruh Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan di Provinsi Sulawesi Tengah serta melakukan penindakan baik penindakan secara yuridis maupun penindakan secara administrat serta terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan masih ditemukannya warga negara asing yang menyalahgunakan izin bebas kunjungan singkat di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu masalah sumber daya manusia, Minimnya saran dan Prasana serta lemahnya koordinasi di antara instansi terkait sehingga masih banyaknya warga negara asing yang menyalahgunakan izin bebas kunjungan singkat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada 169 negara di dunia.

FUNGSI PELAYANAN OLEH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP ANGGOTA DPRD KOTA PALU MENURUT PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2017 Sakaria, Heriati; Matompo, Osgar S.; Hasmin, Moh. Yusuf
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dibutuhkan organisasi yang kuat agar Pimpinan DPRD dan Anggotanya dapat menunjukkan kinerja yang baik sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Tujuan dalam penelitian ini untuk Untuk mengetahui fungsi pelayanan sekretariat DPRD Kota Palu terhadap Anggota DPRD sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 6 tahun 2017 dan Untuk mengetahui kendalaÂ yangÂ dihadapiÂ dalamÂ pelaksanaanÂ fungsi pelayanan sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD Kota Palu. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode empiris, hasil dalam penelitian ini adalah fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti misalnya dalam hal penyelenggaraaan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta dalam Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu dalam Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli untuk DPRD masih belum optimal Pentingnya peran sekretariat DPRD Kota Palu dalam memberikan pelayanan untuk menunjang tugas dan fungsi DPRDÂ belum maksimal hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yaitu, kualitas sumber daya manusia, rendahnya tingkat disiplin pegawai kesekretariatan DPRD Kota Palu serta minimnya sarana dan prasarana

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TERHADAP PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI PADA DESA TOAYA) Rifaldi, Rifaldi; Matompo, Osgar S.; Akbar, Muh.
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 terhadap penggunaan alokasi dana desa studi pada desa Toaya belum sepenuhnya terlaksana dalam rangka untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.Rasio pembagian alokasi dana desa seperti yang diamanatkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 terhadap penggunaan alokasi dana desa studi pada desa Toaya sudah tidak relevan lagi. Saran penelitian ini adalahÂ implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 terhadap penggunaan alokasi dana desa studi pada desa Toaya harus dilaksanakan sepenuhnya untuk kepentingan dan pemberdayaan masyarakat dan rasio pembagian alokasi dana desa seperti yang termuat dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 terhadap penggunaan alokasi dana desa studi pada Desa Toaya perlu pembaharuan aturan yang mengatur rasio pembagian alokasi dana desa. (Isinya Tujuan penelitian, Metode, Hasil)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ADAT KAILI DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI SULAWESI TENGAH Amin, Muhammad; Matompo, Osgar S.; Lestiawati, Ida
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Hasil penelitian adalah (1) posisi pengakuan Hukum Adat dalam sistem hukum nasional dapat dilihat di beberapa undang-undang dan peraturan seperti UUD 1945, UU Darurat 1951, UU No. 39 tahun 1999 dan juga tercantum dalam RUU KUHP. (2) Hukum Adat yang hidup di masyarakat ini untuk orang-orang yang masih kental budaya asli akan dirasakan. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Saran dari penelitian ini (1) Bahwa terciptanya implementasi hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, penulis mengemukakan bahwa dalam penyusunan KUHP perlu memerhatikan nilai-nilai yang berada di daerah karena undang-undang saat ini masih menggunakan derivatif Belanda yang belum melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat terutama di masyarakat adat kaili. (2) Bahwa dengan berlakunya kedua undang-undang secara berdampingan akan memiliki dampak positif yang selanjutnya akan menjamin bahwa setiap kejahatan dapat dijerat oleh kedua sistem hukum tersebut, oleh karena itu seharusnya pengadilan adat harus mempertahankan eksistensinya dan menjaga otoritasnya. sehingga penerapannya di dalam kehidupan dapat menjalankan lang-geng dan tidak terkikis seiring perubahan jaman

PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN BISNIS MULTI LEVEL MARKETING DI KOTA PALU Divayanti, GA. Inggit; Matompo, Osgar S.; Ambo, Irmawaty
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Indonesia adalah negara hukum, hal ini berarti bahwa yang harus di jadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik, ataupun ekonomi. Â Salah satu unsur penting dari negara hukum adalah perlindungan hukum yang di berikan oleh negara kepada setiap warga negaranya, baik dalam bentuk perlindungan hukum preventif ataupun perlindungan hukum represif. Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian empiris, menggunakan metode penelitian hukum empiris dan analisis secaraÂ deduktif dan induktif ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam bisnis multi level marketing serta untuk mengetahui sanksi hukum apa yang pantas di berikan pada upline yang tidak bertanggung jawab dalam bisnis MLM ini. Hasil penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban MLM penanganan hukumnya masih sangat lemahSanksi hukum yang dapat di berikan yaitu dengan dua cara dengan pengadilan (litigasi) danÂ luar pengadilan (non litigasi). Saran dari penelitian ini adalah Sebelum masuk pada suatu bisnis MLM masyarakat diharapkan mencari tahu latar belakang bisnis tersebut Pemerintah Indonesia perlu membentuk suatu lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dalam mengontrol dan mengawasi kegiatan usaha penjualan berjenjang atau Multi Level Marketing (MLM).

Co-Authors Akbar, Muh. Ambo, Irmawaty Divayanti, GA. Inggit Hasmin, Moh. Yusuf Hasmin, Yusuf Lestiawati, Ida Malfiyanti, Andi Ika Muhammad Amin Nurhayati Nurhayati Rifaldi Rifaldi, Rifaldi Sakaria, Heriati

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search