<![CDATA[Artikel ini ingin mengemukakan bahwa politik dan pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun aspek pendidikan yang tersentuh oleh kepentingan politik adalah pendidikan non formal, dalam hal ini adalah Majelis Ta’lim. Upaya-upaya Pemerintah Orde Baru dalam mengatur pelaksanaan kegiatan Majelis Ta’lim agar tidak digunakan sebagai sarana politik praktis antara lain dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 44 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Dakwah Keagamaan dan Kuliah Shubuh di Radio, dan Instruksi Menteri Agama RI. Nomor 5 tahun 1981 tentang Bimbingan Pelaksanaan Dakwah/Khutbah/Ceramah Agama. Hal ini merupakan upaya Pemerintah dalam meredam kepentingan-kepentingan politik Islam dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan kepentingan umat Islam. Upaya pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakannya tersebut dilakukan melalui 1) pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh umat Islam, 2) membentuk organisasi-organisasi yang menampung aspirasi umat Islam seperti, ICMI, DKMI, KODI dan lain sebagainya, 3) merespon aspirasi umat Islam dengan menghapus kebijakan-kebijakan yang dinilai mencederai kepentingan umat Islam, seperti pelarangan jilbab di sekolah-sekolah, penghapusan SDSB, dan lain-lain, 4) memenuhi aspirasi kepentingan umat Islam seperti membangun masjid-masjid di pelosok-pelosok daerah, pembentukan Bank Muamalat, pengiriman da’i-da’i ke daerah transmigran, dan lain-lain. Reaksi umat Islam dalam menanggapi kebijakan Pemerintah tersebut antara lain, dengan melakukan restrospeksi dalam penyampaian dakwah mereka, sehingga tidak menimbulkan kerawanan di tengah-tengah masyarakat. Meskipun hal ini sempat menimbulkan reaksi keras dari umat Islam, bahkan sempat menimbulkan ketegangan antara Pemerintah dan umat Islam, terutama para politisi muslim. Kata Kunci: Orde Baru, Majelis Ta’lim, Politik, Pendidikan]]>
Copyrights © 2018
