<![CDATA[Abstract This study is intended to see how the government service in the management of identity card (KTP) either from the apparatus or from its role. Identity Card (KTP) is one of the mandatory identity that must be owned by every citizen of Indonesia and has been regulated by the rules in effect so that in the implementation of society must get good service. A policy will be successfully implemented if the government apparatus in running it in the community in accordance with the role and rules that apply and the community must also accept and support the policy so that there is a good interaction. Lubuk Baja sub-district has performed its role and provide maximum services, but there are still obstacles in terms of human resources, access and facilities. The importance of increasing human resources by providing training and training for the socialization, implemtation and evaluation of the policy can work well, the government should also provide easy access for the community and the addition of facilities that support the role and services to run well. Keywords: government, role, public service AbstrakStudi ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelayanan pemrintah dalam pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) baik itu dari aparaturnya ataupun dari peranannya. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas wajib yang harus dimiliki setiap warga Negara Indonesia dan sudah diatur oleh aturan-aturan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang baik. Suatu kebijakan akan berhasil dilaksanakan apabila aparatur-aparatur pemerintah dalam menjalankannya dimasyarakat sesuai dengan peranan dan aturan yang berlaku dan masyarakat juga harus menerima dan mendukung kebijakan tersebut sehingga terjadi interaksi yang baik. Kecamatan Lubuk Baja sudah menjalankan peranannya dan memberikan pelayanan yang maksimal, hanya saja masih terdapat kendala dari segi sumber daya manusia, akses dan fasilitas-fasilitas. Pentingnya peningkatan sumber daya manusia missal dengan memberikan pelatihan dan diklat agar dalam tahap sosialisasi, implemtasi dan evaluasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, pemerintah juga harus memeberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan penambahan-penambahan fasilitas yang mendukung peranan dan pelayanan agar berjalan dengan baik. Kata Kunci : pemerintah, peranan, pelayanan publik]]>
Copyrights © 2017
