<![CDATA[Pembaharuan tata pemerintahan pada dasarnya tidak lepas dari hal-hal yangsudah ada sebelumnya. Oleh sebab itu langkah-langkah strategis perlu segara diupayakan untuk diwujudkan dan dilanjutkan dengan tindakan-tindakan operasional guna merealisasikan salah satu langkah strategis yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu iklim kepemerintahan yang baik (good governance). Kepemerintahan yangbaik pada dasarnya ditandai dengan 3 (tiga) pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu : transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Meskipun regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan baik melalui Undang-Undang, dan Peratutan Pemerintah, akan tetapi satu hal yang tidak dapat ditinggalkan adalah mengenai pertanggung jawaban. Dalam rangka pertanggung jawabam public, pemerintah daerah sudah seharunya melakukan optimalisasi anggaran yang harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daeraha masih sangat memprihatinkan. Anggaran daerah khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembanguan di daerah. Disamping itu banyak ditemukan persoalan tentang pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Manajemen keuangan daerah khususnya manajemen anggaran daerah, dalam konsteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Agar pemerintah daerah dapat mengelola anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisiensi dan efektif, maka perencanaan anggaran daerah haruslah disusun berdasarkan pendekatan kinerja sebagaimana diamanatkan baik dalam prinsip-prinsip good governance. Kata Kunci : Akuntabilitas Keuangan Daerah, Good Governance. ]]>
Copyrights © 2010
