<![CDATA[Abstrak Nota kesepahaman yang di dalam lalulintas bisnis sering disebut sebagai Memorandum of Understanding (MoU), sering dipahami berbeda oleh para pelaku bisnis dan juga oleh parapakar hukum. Perdebatan panjang tentang kekuatan mengikat dari MoU sebagai alat bukti diuji dalam perkara yang terjadi antara PT.BTDC Persero melawan PT. JMB yang bergulir dari Pengadilan Negeri Denpasar, lalu di Pengadilan Tinggi Bali, dan berakhir di Mahkamah Agung.Penelitian ini bermaksud untuk menjawab permasalahan tentang, bagaimana kekuatan pembuktian MoU sebagai alat bukti, dan dampak dari bergulirnya perkara ini di pengadilan terhadap iklim investasi di Bali. Ada tiga teori yang dipergunakan dalam rangka untuk membedah dan menganalisa permasalahan yang dimaksud. Ketiga teori itu adalah, teori kepastian hukum, teori perjanjian, teori perlindungan. Metode peneltian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif.Temuan penelitian ada dua yaitu, MoU sebagai alat bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dalam sebuah perjanjian, kekuatan pembuktiannya disamakan dengan surat biasa karena dianggap masih sebagai kesepahaman moral dalam rangka untuk melakukan perjanjian inti. Simpulan yang keduaa dalah, bergulirnya perkara antara PT.BTDC Persero dengan PT. JMB di pengadilan, secara signifikan tidak berpengaruh tehadap iklim investasi di bali, juga tidak terlalu berpengaruh terhadap aspek sosial, budaya, dan agama di Bali. Kata Kunci: MoU, PT. BTDC, PT. JMB., alatbukti, investasi]]>
Copyrights © 2017
