Likhitaprajna: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Wisnuwardhana Malang
Vol 18 No 2 (2016)

PROSES HUKUM PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Putra, Marsudi Dedi (Unknown)

Article Info

Publish Date
05 Sep 2016

Abstract

Salah satu bukti kedaulatan rakyat adalah melakukan pemilihan Presiden secara langsung, maka sebagai konsekuensi logisnya, selama jangka waktu tertentu Presiden harus dijamin tidak dijatuhkan melalui mekanisme pertanggungjawaban politik. Mekanisme pemberhentian Presiden melalui pertanggungjawaban haluan negara tidak benar untuk tetap dipertahankan. Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.Kata kunci: impeachment, presiden dan/atau wakil presiden, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Copyrights © 2016




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Full PDF
176.518 KB
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
Likhitaprajna: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Wisnuwardhana Malang
Website

Abbrev

likhitapradnya

Publisher

Universitas Wisnuwardhana Malang

Subject

Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Other

Description

Jurnal Likhitaprajna merupakan jurnal open access yang dipublikasikan dua kali setahun dan diterbitkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Wisnuwardhana Malan. Jurnal ini merupakan hasil penelitian atau kajian teori tentng pendidikan dan ...