<![CDATA[Sumber daya hayati perikanan dan kelautan di Indonesia sudah mengalami kerusakan yang sangat parah. Ekosistem terumbu karang yang merupakan ekosistem penting sebagai nursery ground, spawning ground dan feeding ground hanya tinggal 6,48% kondisinya dalam keadaan baik. Kerusakan ini disebabkan maraknya penangkapan ikan yang dilakukan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bom dan racun potasium.Kondisi inilah yang melatarbelakangi perlunya usaha pengelolaan sumber daya yang berbasis lingkungan dan mencapai kelestarian. Semua stakeholders yang terkait baik pemerintah dan masyarakat harus melakukan kerja sama (Co-Management) dalam melakukan usaha konservasi ini agar kegiatan konservasi terumbu karang dapat berhasil dengan baik.Lembaga Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) adalah suatu lembaga yang dikelola oleh masyarakat sekitar dan didukung oleh pemerintah. Lembaga inilah yang diharapkan mampu mengatasi kerusakan terumbu karang yang terjadi diperairan Indonesia. Akan tetapi, lembaga DPL-BM di Desa Tanjung Jaya ini masih menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya keprofesionalisme dalam pengelolaan organisasi, kurangnya insentif pengurus lembaga dan masih lemahnya landasan hukum adalah faktor utama yang menyebabkan kinerja lembaga ini masih belum optimal. Melalui metode PRA (Participatory Rural Appraisal) ditemukan permasalahan dan solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi lembaga tersebut. Permasalahan kurangnya keprofesionalismean pengurus dapat diatasi dengan pelatihan tentang manajemen organisasi dan pembimbingan tentang dasar-dasar kepemimpinan. Insentif bagi pengelola dapat diatasi dengan bantuan dari pemerintah daerah berupa alat tangkap dan perahu serta dana operasional bagi pengelola agar mereka memiliki sumber penghasilan dengan menangkap ikan sekaligus melakukan pengawasan terhadap kawasan konservasi. Landasan hukum yang ada berupa PERDES hanya berlaku bagi penduduk Desa Tanjung Jaya sedangkan nelayan dari desa lain masih melakukan penangkapan di kawasan konservasi, sehingga aturan yang ada tidak bersifat menyeluruh. Oleh karena itu diperlukan suatu PERDA yang dikeluarkan oleh Pemprov. Naskah akademik PERDA ini sedang disusun oleh tim pelaksana PKM yang akan serahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Banten dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA).Penulis adalah mahasiswa PS Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor]]>
Copyrights © 2009
