<![CDATA[the cases of electoral dispute is discussed in this article from the perspective of Islamic constitutional law. The article 23 C (1) of amended National Constitution 1945 gives the authority to the court to do this. In addition, Law no. 48 and 157, 2009 on Judicial Authority states that one of the authorities of Constitutional Court is to resolve electoral disputes, including presidential election. From the perspective of Islamic constitutional law, the authority of the Court is similar to that of wilayah al-mazalim that had the authority in deciding cases of injustice involving state officials or the breach of religious law by the caliph. Keywords: authority, Constitutional Court, the cases of electoral dispute, Islamic constitutional law Abstrak: Artikel ini membahas tentang tinjauan fiqh dustûriy terhadap tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan presiden. Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam undang-undang No 48 tahun 2009 N0 157 tentang kekuasaan kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum di antaranya pemilihan presiden. Dalam fiqh dustûriy, penyelesaian sengketa hasil pilpres yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi sesuai dengan konsep wilâyah al-mazâlim yang memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara’ atau yang menyangkut ma’na salah satu teks perundang-undangan. Kata Kunci: Wewenang, Mahkamah Konstitusi, sengketa pemilihan Presiden, fiqh dustûriy.]]>
Copyrights © 2016
