<![CDATA[Penelitian ini menganalisis kepastian hukum pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat Final dan Pajak Penghasilan bersifat Tidak Final serta menganalisis bentuk penyelesaian konflik hukum atas pengenaan Pajak Penghasilan pada sektor jasa konstruksi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha jasa konstruksi, terutama dalam hal penentuan kualifikasi usaha. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan analisis sistematika hukum dengan menggunakan asas hukum dan ketentuan hukum yang berkaitan erat dengan pengenaan pajak atas jasa konstruksi, yang diperoleh melalui studi dokumentasi untuk mengidentifikasi pengertian pokok dan/atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Konflik hukum pada sektor pajak penghasilan jasa konstruksi dapat diselesaikam dengan interpretasi yang telah memenuhi 3 (tiga) asas dalam contextualism dan asas preferensi hukum, yaitu asas lex superiori derogat legi inferiori. Dengan asas lex superiori derogat legi inferiori tersebut, Pasal 23 Undang ? Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) lebih unggul dari pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Pengenaan pajak dengan Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh yang bersifat final dikenakan pada Jasa Konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha. Namun apabila tidak memiliki kualifikasi usaha, maka tidak dikenai Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh, melainkan dikenai Pasal 23 UU PPh. ABSTRACTThis study aims to analyze the characteristics of construction services subject to Final Income Tax and Non-Final Income Tax as well as to analyze the form of conflict of the rules on the imposition of Income Tax on construction service sector that can provide legal certainty, especially in the case of business qualification determination. This research is a normative legal research with statute approach and conceptual approach. The types of materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. Technique of trace material technique is library study and internet access. The analysis of legal materials used is with legal systematic analysis using legal principles and legal provisions relating to the imposition of taxes on construction services, obtained through documentation studies to identify basic understanding of rights and obligations, legal events, legal relations, and the object of law. Conflict of rules in the income tax of construction services can be answered by interpretation that has fulfilled 3 (three) principles in contextualism and the principle of legal preferences, that is namely the principle of lex superiori derogat legi inferiori then Article 23 of the Income Tax Law is superior to Article 3 PP. 51 Year 2008 juncto PP. 40 Year 2009. So Article 4 Paragraph (2) Sub-Paragraph d of the Income Tax Law which is finalized shall be Construction Services which have business qualification and if not have business qualification then not subject to Article 4 Paragraph (2) Sub-Paragraph d of Income Tax Law, seafarers shall be subject to Article 23 of the Income Tax Law. ]]>
Copyrights © 2019
