<![CDATA[Relasi kepentingan antara Harian Umum Pikiran Rakyat (HUPR) dan Pemerintah Provinsi JawaBarat (Pemprov Jabar), khususnya dalam hal keterbukaan informasi publik, menjadi fokus pentingdalam penelitian ini. Melalui telaah wacana yang dirumuskan oleh Teun A. Van Dijk, penelitianini berupaya untuk mengungkap bagaimana HUPR berperan dalam produksi wacana pemberitaan.Kemudian, persoalan wacana ini dilihat dari asumsi Gramsci terkait hegemoni. Beberapa haltemuan mengarah pada pola kepentingan yang saling melingkupi, baik HUPR maupun PemerintahProvinsi Jawa Barat. Kepentingan itu berupa citra dan reputasi terkait keterbukaan informasi di sisikuasa pemerintah, dan sisi ekonomi dari sirkulasi pemasok iklan di HUPR oleh Pemerintah darisisi HUPR. Tentu kepentingan tersebut, terjalin karena adanya tarik menarik kekuasaan dalammemproduksi informasi yang kemudian di konsumsi oleh publik secara permassif. Lebih jauh lagi,kondisi tersebut menghasilkan temuan bahwa kooptasi terbesar berhasil dilakukan olehPemerintahan, sedangkan HUPR tidak memiliki kekuatan berarti dalam menyusun wacananyasendiri, karena telah terdikte secara sistematis oleh Pemerintah, baik dari sisi ekonomi, politik dansosial. Penelitian ini menegaskan, bahwa HUPR tidak menjalankan fungsinya sebagai sharinginformation as knowledge, melainkan hanya sebagai medium atau alat kekuasaan pemerintahdalam menciptakan legitimasi reputasi sebagai pemerintahan yang terbuka. Gramsci melalui teoriHegemoni (1991) meyakini bahwa pemerintah akan menggunaan semua sumber daya untukpertahankan kekuasaannya. Dan kekuasaan itu diterjemahkan oleh Van Dijk melalui konstruksiwacana media. Dengan asumsi ini, maka apa yang sedang terjadi antara HUPR dan pemerintahmerupakan saling tarik kepentingan terkait kekuasaan di koridornya masing-masing. Mediadengan kepentingan kapital, dan pemerintah dengan kepentingan reputasi dan citra.]]>
Copyrights © 2018
