<![CDATA[Kajian ini bertujuan membahas transformasi Ekonomi Islam dalam sistem hukum nasional, dan problematika konflik mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah, karena kewenangan absolut peradilan agama dibatasi dengan adanya membuka ruang jika para pihak bersepakat jika terjadi sengketa maka dapat diajukan pada Pengadilan Negeri, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum secara normatif. Kajian ini menggunakan pedekatan yuridis normatif dan emperis. Hasil penelitian menunjukan pertama, transformasi ekonomi Islam dalam sistem hukum nasional berhasil dilakukan dengan baik; kedua, terjadi ketidakpastian hukum dalam memberikan kewenangan absolut kepada Peradilan Agama di dalam menangani sengketa ekonomi syariah.Kata Kunci: ekonomi islam, hukum nasional, kewenangan absolut, peradilan agama.]]>
Copyrights © 2016
