<![CDATA[Pembangunan sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting bagi kesuksesan dan kesinambungan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus diperhatikan dan dirancang dengan seksama berdasarkan pemikiran yang matang. Program wajib belajar 12 tahun merupakan kebijakan yang diambil Pemerintah untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Perlu kiranya dipikirkan halhal yang dapat menunjang serta masalah masalah apa saja yang akan timbul, mulai dari perencanaan serta payung hukum yang jelas, sosialisasi pada masyarakat, sampai dengan pelaksanaan di lapangan, hal tersebut harus terencana dengan sebaikbaiknya. Penulisan ini mengkaji sejauh mana regulasi serta pengimplementasian pengaturan terhadap hak konstitusional anak dalam pemenuhan wajib belajar 12 tahun di Provinsi Bali pasca diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali No. 40 Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sosiolegal menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dengan menggunakan teknik analisis yaitu teknik deskriptif, evaluasi dan argumentasi serta kemudian mengelaborasi terhadap faktafakta yang terjadi. Peraturan secara Nasional yang terkait dengan pengaturan dibidang pendidikan diantaranya: UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tap MPR No.9 tahun 2007 Tentang Anggaran Dana Pendidikan, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Nasional Pendidikan, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Rencana Strategic Pembangunan Provinsi, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi serta Permendiknas No 17 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2017/2018. Pengimplementasian pengaturan terhadap hak konstitusional anak dalam pemenuhan wajib belajar 12 tahun di Provinsi Bali pasca diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2017 sudah terpenuhi. Dimana diterbitkanya Peraturan Gubernur tersebut untuk mengatasi kendala dari pengimplementasian Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Dengan adanya Pergub tersebut calon siswa yang tercecer dari ketentuan zonasi dalam Permendiknas bisa tercover lagi dengan membuka pendaftaran gelombang kedua. Serta Pergub tersebut telah mengakomodir terpenuhinya hak Konstitusional anak dalam pemenuhan wajib belajar 12 tahun di provinsi Bali dimana diberikan peluang bagi anakanak yang berasal dari keluarga kurang mampu diterima di sekolahsekolah negeri menurut ketentuan yang berlaku serta bagi siswa yang berprestasipun diberikan peluang untuk diterima disekolahsekolah negeri]]>
Copyrights © 2018
