<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis dasar normatif pengaturan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan merumuskan argumentasi hukum baru berkaitan dengan pengaturan mengenai Good Corporate Governance (GCG) pada BPRS. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif serta teknik analisis bahan hukum yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif dan analisis isi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada dasarnya konsep pengelolaan Bank Konvensional dengan bank syariah sama-sama memiliki organ perusahaan yakni direksi, dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham (RUPS) akan tetapi perbedaannya terletak pada syariah compliance atau yang disebut dengan kepatuhan pada syariah, selain itu pada perbankan syariah tidak terkecuali BPRS sendiri mengatur ketentuan tentang kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tidak diatur pada Bank Konvensional. Adapun tugas dari DPS pada perbankan syariah berkaitan dengan pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah, selain itu meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia) yang fungsi utamanya ialah mengawasi produkproduk lembaga keuangan syariah. Kata Kunci : Pembentukan Pengaturan, Good Corporate Governance (GCG), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)]]>
Copyrights © 2018
