Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 7, No 1 (2020): Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

DEFORESTASI DAN MIGRASI PENDUDUK KE IBU KOTA BARU KALIMANTAN TIMUR: PERAN SINERGIS PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Aufa Hanum Salsabila (Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
Nunung Nurwati (Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)



Article Info

Publish Date
14 Jul 2020

Abstract

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Indikator pemilihan kandidat ibu kota baru berdasarkan oposisi dari permasalahan yang dihadapi DKI Jakarta, yaitu situasi terlalu padat menimbulkan permasalahan macet, polusi, rentan banjir, dan masalah geografis seperti dataran yang sudah menurun serta dekat dengan zona tumbukan lempeng.Muncul tanggapan dari berbagai pihak, meski salah satu alasan pemilihan terkait rencana ibu kota baru di Kalimantan Timur karena tidak rawan bencana alam namun terdapat isu masalah lingkungan hidup yang sering terjadi yaitu, deforestasi. Rencana ini akan meningkatkan potensi deforestasi—hutan gambut sebagai vegetasi mayoritas merupakan area rawan terbakar. Kemungkinan masifnya migrasi penduduk tanpa perencanaan proteksi lingkungan melalui masyarakat itu sendiri nantinya mengakibatkan potensi deforestasi besar-besaran karena ekspansi wilayah menurunkan kuantitas hutan dan berdampak pada satwa langka yang tinggal di dalam nya.Peningkatan deforestasi besar-besaran karena potensi migrasi penduduk yang masif akan terjadi karena adanya interaksi ekonomi dengan penduduk setempat yang akan melakukan ekspansi lahan untuk pertanian, serta kegiatan berburu dan menangkap ikan yang menggunakan api sebagai salah satu keperluannya. Aktivitas ekonomi ini berada pada atau dekat dengan area hutan gambut yang memudahkan api menjalar lebih cepat dan besar, ditambah dengan isu perubahan iklim yang terjadi membuat pemadaman kebakaran hutan ini lebih sulit dapat menghentikan aktivitas ibu kota baru dalam jangka waktu yang lama serta kabut asap yang dihasilkan dapat bertahan lebih lama dan berimbas pada masalah kesehatan dan ekonomi masyarakat.Sehingga perlu peran sinergis antara pemerintah dan masyarakat, melalui perspektif disiplin kesejahteraan sosial dengan menggunakan pendekatan pengorganisasian masyarakat (community organizing) yakni perencanaan dan kebijakan sosial di mana pemerintah perlu membuat kebijakan penghijauan kembali bersama masyarakat (community restoration policies) serta pemberdayaan masyarakat melalui locality development.Artikel ini melalui perspektif disiplin kesejahteraan sosial dengan menggunakan pendekatan pengorganisasian masyarakat akan membahas pengaruh potensi migrasi penduduk yang masif pada peningkatan deforestasi terkait rencana pemindahan ibu kota di Kalimantan Timur.

Copyrights © 2020