<![CDATA[AbstrakImplementasi dari ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ternyata terkadang tidak semudah apa yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Terdapat hambatan atau kendala ketika majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pekalongan mengadili perkara tindak pidana pencabulan/kesusilaan tersebut. Keadaan yang demikian kadang-kadang mempersulit untuk didapatkannya kebenaran materiil dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan serta kebenaran maka Pengadilan Negeri Kota Pekalongan melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara aquo harus memiliki integritas tinggi agar dapat memberikan putusan yang mencakup aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis sehingga akhirnya dapat memberikan keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa.Kata Kunci : Putusan Hakim, Pencabulan, Anak Dibawah Umur Abstract Implementation of the provisions of Article 81 and Article 82 of the Law Number 23 of 2002 on Protection to Chidren is apparently sometimes not as easy as what is stated in the law. There were constraints/obstacles when the Judges of Blora District Court tried/heard the criminal case of decency. Such circumstances are sometimes difficult to obtain the truth of material in criminal law enforcement process. In an effort to find and apply justice and righteousness, The Blora District Court through the judges trying the aquo case must have high integrity in order to issue a verdict covering juridical aspect, philosophical aspect and sociological aspect so that ultimately it can provide justice either for victims or for defendants.Keywords : Judge's decision, obscene, Children Under Age]]>
Copyrights © 2018
