<![CDATA[Satuan wilayah terendah dalam perangkat ketatanegaraan di Indonesia adalah Desa. Setelah lahirnya UU Desa, perkembangan di Pedesaan memasuki era baru yang diharapkan dapat mendorong Desa untuk menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dengan kata lain Desa diberikan otonomi (kebebasan) untuk penyelenggaraan kepemerintahan. Bentuk pemberdayaan pemerintah berkaitan dengan otonomi Desa adalah dengan memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Desa secara mandiri dan adaptif dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan salah satu lembaga ekonomi masyarakat yang memiliki peran cukup strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Oleh karena itu, BUMDes perlu mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan pengabdian pada masyarakat ini adalah melakukan pendampingan, pembinaan, monitoring BumDes dan mensosialisasikan bentuk strategi pengembangan BUMDes menggunakan Model Tetrapreneur dan pengembangannya dengan melibatkan Perguruan Tinggi dan Perbankan. Hasil dari pendampingan ini adalah diharapkan BumDes dapat lebih berhasil dalam kegiatannya, karena didampingi dari unsur akademisi dan perbankan. Dengan adanya BumDes yang maju maka perekonomian masyarakat desa ikut meningkat.]]>
Copyrights © 2019
