<![CDATA[Salah satu upaya Pemerintah dalam membenahi tingginya angka korupsi sektor publik di Indonesia, khususnya di Pemerintahan Daerah adalah dengan pemberlakuan sistem Transaksi Non Tunai untuk pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur Transaksi Non Tunai, mengetahui implementasi sistem transaksi non tunai dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan sistem transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh dengan wawancara terstruktur, observasi dan studi pustaka. Transaksi Non Tunai mulai diterapkan secara bertahap di Kabupaten Landak sejak 1 Januari 2018. Kabupaten Landak telah memiliki kesiapan yang baik untuk pelaksanaan Transaksi Non Tunai, baik dari segi infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Prosedur pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Kabupaten Landak pun telah diatur dalam Peraturan Bupati Landak No. 59 Tahun 2017 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak. Secara keseluruhan pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Beberapa kendala yang masih dijumpai dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Kabupaten Landak berasal dari pihak eksternal, yaitu pihak Bank Kalbar dan pihak penyedia jaringan internet (provider telekomunikasi). Kata Kunci: Transaksi Non Tunai, keuangan daerah, transparansi, akuntabilitas, Kabupaten Landak.]]>
Copyrights © 2020
