<![CDATA[Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali dijadikan bahan komparasi antar kabupaten/kota di Indonesia. Tidak hanya besarannya saja, tetapi juga komposisinya terhadap jumlah pendapatan daerah selain dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menarik untuk dikaji. Umumnya, penerimaan PAD didominasi oleh pajak daerah. Sayangnya, jenis-jenis pajak daerah terlalu kaku sehingga menyulitkan bagi kabupaten/kota dalam berinovasi demi meningkatkan PAD. Untuk meningkatkan PAD lahkah pertama yang diperlukan adalah menganalisis potensi daerah masing-masing. Dengan mempergunakan dokumen-dokumen keluaran Pemerintah Kota Malang antara tahun 2012-2019 yang dianalisis secara kuantitatif, tulisan ini menemukan hasil bahwa perkembangan ekonomi telah merubah potensi daerah. Beberapa sektor pajak seperti BPHTB, PBB, dan PPJ tidak dapat lagi dijadikan sebagai sektor yang diandalkan apabila masih dikalkukasi dan dikelola dengan pemahaman lama. Terdapat faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah Kota Malang, seperti suku bunga bank, pertumbuhan ekonomi makro, nilai tukar rupiah terhada dolar, dan lain-lain yang juga berpengaruh pada realisasi pajak daerah. Perkembangan ekonomi Kota Malang telah menghasilkan primadona baru dalam pajak daerah, yaitu hotel dan restoran. Sayangnya Pemerintah Kota Malang masih terlalu berfokus pada BPHTB, PBB, dan PPJ sehingga belum mengoptimalkan potensi pajak hotel dan restoran.]]>
Copyrights © 2021
