<![CDATA[Penulisan ini disusun dalam tujuan untuk mempelajari dan meninjau pelaksanaan putusan tata usaha negara dalam pelanggaran adminisrasi pemilu berdasarkan Putusan No. 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT. Penelitian ini dibuat dalam metode literature kepustakaan dan menggunakan putusan sebagai objek penelitian Hasil yang diperoleh adalah preskriptif. Tujuan rumusan masalah penelitian ini adalah untuk (1) Bagaimana Putusan Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT atas Partai Politik PKP Indonesia dan (2) Mengapa Majelis mengabulkan permohonan Partai Politik PKP Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh adalah (1) Bahwa putusan Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT memberikan kepastian hukum kepada PKP Indonesia sebagai partai politik untuk dapat ikut serta dalam kegiatan pemilu setelah memperoleh pemulihan hak akibat pelanggaran administratif yang dikeluarkan oleh KPU RI. (2) Bahwa pertimbangan majelis hakim PTUN Jakarta adalah memberikan pemahaman bahwa KPU RI harus dapat menjalankan tugas dna tanggungjawabnya sesuai dengan asas-asas hukum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimana keputusan yang ada yaitu keputusan MK tidak dapat meniadakan keputusan KPU RI sebelumnya terhadap hasil administratif dari PKP Indonesia yang sudah dinyatakan lolos dan dapat mengikuti tahap verifikasi factual berdasarkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017]]>
Copyrights © 2020
