<![CDATA[This study aims to reveal how the enactment of the provisions related to the standards of lecturer and educational staff in maritime vocational higher education in Indonesia. In the governance system, actually the existing regulatory instruments in Indonesia are sufficient. However, the problem is at the level of implementation with consideration of the limitations in vocational education. One of them is the limitation of lecturer and educational staff who meet the qualifications. This research uses literature study and direct observation conducted by researchers as a method of data collection. As for the discussion, a qualitative descriptive approach was used. The result of this study indicates that the governance of the standard of lecturer and educational staff in maritime vocational higher education still needs to be addressed to close existing gaps. The best solution to this problem is the willingness of all stakeholders to sit together to formulate things that so far have yet to be agreed upon. Hopefully, with better governance, there will be enough qualified lecturer and educational staff to support the achievement of overall Indonesian maritime quality standards. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pemberlakuan dari ketentuan terkait standar pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi vokasi kemaritiman di Indonesia. Secara sistem tata kelola, sebetulnya perangkat peraturan yang ada di Indonesia sudah cukup. Namun, permasalahannya adalah pada tataran implementasi mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan di pendidikan vokasi. Salah satunya adalah keterbatasan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti sebagai metode pengumpulan data. Adapun dalam pembahasannya, digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola standar pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi vokasi kemaritiman masih perlu terus dibenahi guna menutup celah-celah yang ada. Solusi terbaik dari permasalahan ini adalah adanya kesediaan seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama merumuskan hal-hal yang selama ini masih belum dapat disepakati. Harapannya dengan tata kelola yang semakin baik, maka akan tersedia cukup pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk menunjang tercapainya standar mutu kepelautan Indonesia secara menyeluruh.]]>
Copyrights © 2020
