<![CDATA[ABSTRAKDikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 76/PID/2013/PT.PLG yang menghukum dua pegiat hak asasi manusia merupakan indikasi terjadinya kriminalisasi terhadap aktivitas pihak-pihak yang memperjuangkan keadilan di sektor agraria. Tulisan ini ingin menjawab pertanyaan tentang optik kajian sociolegal dalam menelaah Putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Putusan Nomor 76/PID/2013/PT.PLG terhadap upaya perlindungan hukum dalam kerangka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum guna mencegah praktik kriminalisasi terhadap aktivis pembela hak asasi manusia. Putusan tersebut dinilai merupakan preseden buruk mengingat tindakan kriminalisasi memiliki akibat terhentinya aktivitas pembelaan hak asasi manusia, sedangkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut justru berakhir pada praktik impunitas. Kata kunci: hak asasi manusia, sengketa agraria, kriminalisasi.ABSTRACTThe issuance of District Court’s Decision Number 250/Pid.B.2013/PN.PLG and High Court’s Decision Number 76/PID/2013/PT.PLG which punish two human rights defenders indicates criminalization measures to the activities of justice seekers in the agrarian sector. This analysis tries to answer to the socio-legal studies applied in reviewing both decisions towards legal safeguards within the framework of freedom of expression in public in order to prevent criminalization measures to human rights defenders. The decisions are seen as bad precedence considering that the criminalization measures could cause a cessation of human rights defenders’ activities, but then the violation of human rights precisely ends on the practice of impunity.Keywords: human right, agrarian dispute, criminalization.]]>
Copyrights © 2014
