<![CDATA[Penelitian ini dilakukan pada Kejaksaan Negeri Sabang, dengan objeknya adalah penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada Satuan Kerja (Satker) tersebut, dan tujuannya untuk menganalisis dan mengevaluasi apakah penatausahaan BMN pada Kejaksaan Negeri Sabang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa wawancara tidak terstruktur dan sumber data sekunder berupa data BMN. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan teknik analisis datanya bersifat deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penatausahaan BMN pada Kejaksaan Negeri Sabang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, yang terdiri atas kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Namun masih terdapat kelemahan pada pelaksanaan pembukuan karena sebagian perolehan BMN tidak disertai dengan dokumen sumber, seperti perolehan BMN secara hibah tanpa disertai dengan dokumen hibah. Selain itu juga terdapat kelemahan pada kegiatan inventarisasi, karena pelaksanaan inventarisasi dilakukan sendiri oleh Pengguna Barang (dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sabang), sehingga berisiko terhadap tingkat keandalan pelaksanaan inventarisasi karena segala sesuatu dilakukan sendiri oleh Pengguna Barang.]]>
Copyrights © 2018
