<![CDATA[The Constitutional Court decision in 2010 on the recognition of Siri, an unofficial, unregistered marriage ignited debate in Indonesian society. Even though the main reason of the recognition of Siri is to protect children born from this marriage, allowing Siri marriage will broaden the legal spectrum in the Indonesian Marriage Law and potentially causes legal uncertainty for the perpetrators. It may be argued that the decision is to negotiate legal sources that affect the norms in the marriage law. Yet, this decision has the both positive and negative social impacts. The positive impact of the approval of Siri marriage is the children born from such practices will be able to obtain financial, biological, and psychological protection. The negative impact of the decision is that more Siri marriages in the community will lead to increasingly complex social and legal problems. If the women involved in the marriages have insufficient financial capacity and adequate knowledge, they will be very dependent on their husbands. In the event of a divorce, these women will face more serious psychological and financial problems after marriage. Abstrak: Keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 tentang pengakuan pernikahan Siri, yaitu pernikahan yang tidak resmi dan tidak terdaftar memicu perdebatan di masyarakat Indonesia. Meskipun alasan utama pengakuan pernikahan siri adalah untuk melindungi anak-anak yang lahir dari pernikahan ini, perizinan pernikahan siri akan memperluas spektrum hukum dalam Undang-Undang (UU) Perkawinan Indonesia, dan berpotensi menyebabkan keraguan hukum bagi para pelaku. Dapat dikatakan bahwa keputusan ini adalah untuk menegosiasikan sumber hukum yang mempengaruhi norma-norma dalam hukum perkawinan. Namun, keputusan ini memiliki dampak sosial positif dan negatif. Dampak positif dari persetujuan pernikahan siri yaitu anak-anak yang lahir dari pernikahan ini dapat memperoleh perlindungan secara finansial, biologis, dan psikologis. Sedangkan dampak negatif dari keputusan ini adalah semakin banyaknya pernikahan siri di masyarakat yang akan menimbulkan masalah sosial dan hukum yang semakin kompleks. Jika para wanita yang terlibat dalam pernikahan ini memiliki kapasitas keuangan dan pengetahuan yang tidak memadai, mereka akan sangat bergantung pada suami. Jika terjadi perceraian, para wanita ini akan menghadapi masalah psikologis dan keuangan yang lebih serius. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Hak Perempuan, Perkawinan, Pluralisme Hukum di Indonesia]]>
Copyrights © 2019
