<![CDATA[Hutan alam telah menjadi primadona bagi pendapatan negara sejak masa orde baru dan menjadi urutan terbesar kedua setelah sektor migas. Sistem pengelolaan timber management (TM) melibatkan sektor swasta melalui kehadiran HPH (Hak Penguasaan Hutan) atau yang dikenal saat ini dengan Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Dalam perkembangannya kehadiran HPH/IUPHHK terus mengalami perubahan di provinsi Papua sesuai dengan kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia. Merosotnya produksi kayu bulat hutan alam mengacam penurunan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Paak) sektor kehutanan terutama melalui realisasi pembayaran tarif PSDH dan DR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tren produksi kayu bulat IUPHHK aktif dan kontribusinya terhadap pendapatan PNBP sektor kehutanan di Provinsi Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif melalui teknik wawancara semi struktural dan diskusi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya produksi kayu bulat dan evaluasi penerimaan iuran PSDH, DR, dan IIUPH pada pemegang izin IUPHHK. Hasil penelitian menunjukan bahwa tren produksi kayu bulat (m3) periode 2014 – 2019 bervariasi dimana nilai produksi tertinggi terlihat pada tahun 2015 dengan total realisasi produksi sebesar 1,163,665 m3. Sementara penerimaan PNBP dari periode 2014-2019 terlihat cukup tinggi pada tahun 2015. Perusahaan dengan kontribusi PNBP tertinggi terdapat pada PT. Jati Dharma PI. Hasil analisis tren regresi sederhana antara penerimaan dan produksi kayu bulat masih telihat cukup positif dengan rataan pertumbuhan sebesar 15 persen. Diharapkan dari kajian ini memberikan informasi aktual terkait dampak perubahan regulasi tarif DR dan PSDH yang berpengaruh terhadap pendapatan sektor kehutanan di Papua.]]>
Copyrights © 2021
