Jurnal Kolaboratif Sains
Vol. 1 No. 1: Oktober 2018

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DISTRIBUSI AIR GUNA MENINGKATKAN PRODUKSI PADI SAWAH DI DAERAH IRIGASI MALONAS KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA

Rustam Rustam (Bagian Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palu)
Samsu A. Sahibo (Bagian Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palu)
Pariyati Pariyati (Bagian Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palu)



Article Info

Publish Date
15 Oct 2018

Abstract

Peningkatan produktivitas padi ladang untuk petani di Desa Ponggerang dan Malonas didukung oleh keberadaan irigasi air yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan. Dalam peningkatan produktivitas padi ladang petani, implementasi kebijakan manajemen dan irigasi penyiraman air di kedua desa diperlukan agar tujuan dan penggunaan dapat dirasakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 77 tahun 2001 tentang irigasi dan untuk mengidentifikasi peran setiap lembaga yang terlibat dan pribadi di daerah irigasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori pelaksanaan Van Meter dan Van Horn. Teori ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dengan kebijakan publik, pelaksana dan kebijakan publik bekerja dengan sendirinya. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan satu kebijakan ditentukan oleh beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut, menurut Van eter dan Van Horn, adalah: 1. Aspek kegiatan implementasi dan komunikasi antar organisasi, 2 Aspek agen implementor karakteristik, 3. Aspek disposor implementor, 4. Aspek ekonomi, kondisi sosial dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan manajemen dan distribusi air irigasi di Desa Ponngerang dan Malonas telah dilakukan, namun demikian harapan, tujuan, dan keuntungan dari kebijakan itu sendiri belum sesuai karena beberapa aspek yang belum terpenuhi.

Copyrights © 2018