JURNAL HIMA HAN
Vol 1, No 1 (2013)

PEMEKARAN DESA WAY SINDI HANUAN KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT

Hariyanti, Hariyanti ( FH HAN unila)



Article Info

Publish Date
20 May 2014

Abstract

Otonomi daerah yang dicanangkan pemerintah sejak Tahun 1999 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap mekanisme Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangga pemerintahannya sendiri, dilain pihak guna menyempurnakan sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar lebih efektif, pemerintah daerah menganggap perlu untuk melaksanakan pemekaran wilayah baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/pekon. Kebijakan pemekaran Desa di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat mengacu pada PERDA Lampung Barat tentang  Pembentukan, Penghapusan dan atau  Penggabungan Pekon. Permasalahan dalam penelitian ini adalah  Bagaimanakah Pelaksanaan Pemekaran Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, serta untuk mengetahui Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam Pemekaran Desa Way Sindi Hanuan.Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat normatif dan empiris, yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan.Kesimpulan dari penelitian bahwa ada tiga (3) tahap dalam Pelaksanaan Pemekaran Desa Way Sindi Hanuan Kabupaten Pesisir Barat yaitu tahap pertama,  Penghimpunan/perumusan aspirasi masyarakat. Tahap kedua,  pengajuan usulan pemekaran Desa dan  Tahap ketiga,yaitu penyusunan Raperda. Adapun Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemekaran Desa Way Sindi Hanuan yaitu terutama  sumber daya aparatur Pemerintah Desa, masih kurangnya kesadaran aparatur Desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masarakat dan masih minimnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggara yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan dan Kabupaten setempat serta Lambatnya pelayanan terhadap masyarakat dalam pengurusan surat pengantar dan sejenisnya di karenakan minimnya kualitas pendidikan aparatur terkait di Daerah Desa.Saran dalam penelitian ini adalah 1) sebaiknya aparatur Pemerintah Kecamatan dan  Desa menjalankan secara sungguh-sungguh fungsi dan perannya sebagai aparatur Pemerintah khususnya di Desa. 2) Sebaiknya Pemerintahan Desa tidak mengajukan Permohonan  untuk terjadinya pemekaran kalau tidak memenuhi syarat administratif untuk terjadinya pemekaran. 3) Sebaiknya Pemerintahan Desa mengajukan permohonan kepada pemerintah yang berwenang agar dapat memberikan pelatihan (penyuluhan) guna meningkatkan kinerja dan pengetahuan aparatur Desa dalam rangka pembinaan terhadap masyarakat.

Copyrights © 2013






Journal Info

Abbrev

han

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal HAN UNILA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung. Pernerbitan empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan bulan Desember. Dewan redaksi hanya menerima naskah hasil penelitian bidang Ilmu Hukum Administrasi ...