<![CDATA[Pemberdayaan Pegawai Syarak merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh sebagian besar pemerintah kabuapten/kota di Provinsi Jambi untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pembinaan ibadah keislaman di masjid. Pegawai Syarak merupakan institusi tradisional yang pernah hidup dalam sistem sosial-pemerintahan Jambi dengan fungsi memimpin urusan ibadah dan pemberi pertimbangan aspek syariah pada pemerintah. Bagaimana implementasi, dampak sertapeluang dan tantangan dari kebijakan tersebut merupakan fokus diskusi dalam artikel ini, yang mana data-data di dalamnya didasarkan pada hasil penelitian tahun 2011 lalu. Kajian menunjukkan implementasi kebijakan sudah berjalan lancar namun belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat. Setidaknya ada empat hal yang perlu dianalisis pemerintah daerah untuk peningkatan daya guna kebijakan masa mendatang, yaitu 1) redefenisi peran dan fungsi Pegawai Syarak, 2) prioritas alokasi anggaran bantuan, 3) penegasan kebijakan sampai pada level provinsi, dan 4) alternatif institusi lain yang lebih memungkinkan diberdayakan untuk tujuan yang sama seperti Majelis Ulama Indonesia.]]>
Copyrights © 2012
