<![CDATA[Desa Lerep sebagai salah satu desa wisata yang menjunjung kearifan lokal juga memiliki berbagai permasalahan hukum yang terjadi di lingkup sosial masyarakat. Jika melihat dalam Pasal 26 (4) huruf k Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dinyatakan bahwa kepala desa wajib menyelesaikan perselisihan warganya sehingga dibutuhkannya pembentukan suatu lembaga khusus di desa yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan segala macam permasalahan yang ada di masyarakat. Lembaga ini selanjutnya akan berfokus pada penyelesaian permasalahan hukum secara mediasi atau musyawarah, sehingga digunakanlah nama Majelis Syuro Desa. Dengan terbentuknya Majelis Syuro Desa diharapkan dapat menjadi wadah agar setiap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dapat terselesaikan tanpa harus dilanjutkan secara litigasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pembentukan Majelis Syuro Desa dan memahami sistem kerja Majelis Syuro Desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, sebagai bahan bacaan atau literatur, serta untuk perkembangan hukum kedepannya nanti.]]>
Copyrights © 2021
