Penelitian ini didasarkan pada permasalahan UPT yang dihadapai diantaranya capaian program kerja UPT yang masih rendah. Belum optimalnya kinerja koordinasi UPT diduga sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan yang belum optimal sehingga menyebabkan efektivitas pencapaian program kerja UPT belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan terhadap kinerja koordinasi UPT dalam mewujudkan efektivitas pencapaian progam kerja UPT. Metodel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi analisis dengan teknik survey, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian ini adalah statistik dengan model analisis jalur (path analysis). Populasi dan responden dalam penelitian ini adalah pegawai dari seluruh UPT yang berada di wilayah kecamatan samarang sebanyak 122 responden yang diambil berdasarkan teknik sampel jenuh (Sensus). Hasil pengujian hipotesis utama menunjukan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel 35,0542 > 1,9803. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya variabel pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan (X) berpengaruh terhadap variabel kenerja koordinasi UPT (Y) dan variabel efektivitas pencapaian program kerja UPT (Z). Adapun besaran pengaruh dari variabel bebas sebesar 89,10% sedangkan sisanya 10,90% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti (epsilon).
Copyrights © 2021