<![CDATA[Penelitian ini Mendeskripsikan tentang Demoralisasi Demokrasi dalam Konteks Etika Pemerintahan dalam Kasus : Korupsi di Lingkungan Birokrasi Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan Metode Kajian Pustaka yaitu melalui jurnal dan laporan-laporan pendukung yang bersifat terkait dengan penelitian ini. Adapun temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu Pendidikan kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2015 hingga 2018 dari segi kasus maupun jumlah tersangka terus meningkat. Tahun 2018, KPK menangani 57 kasus dengan 261 tersangka dan nilai kerugian sebesar Rp385 miliar. Di mana rata-rata kasus yang ditangani KPK per bulan yakni lima kasus dengan nilai kerugian Rp6,6 miliar. Kasus pendidikan korupsi yang dilakukan oleh KPK paling banyak menjabat sebagai ketua atau anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) dengan jumlah tersangka 103 orang. Tindak korupsi sering dilakukan oleh para elit politik yang ada di DPR serta di institusi penegakan hukum. Namun yang paling rawan dilakukannya tindakan korupsi yaitu terjadi di Desa. sektor yang paling rawan 2018 yakni anggaran desa. Terdapat 96 kasus korupsi terkait anggaran desa yang melibatkan 133 orang tersangka dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan yakni Rp37,2 miliar. Sementara, sektor yang menimbulkan kerugian negara paling tinggi yakni perbankan sebesar Rp2.100 miliar (16 kasus). Untuk sektor lainnya terdiri dari kependudukan, koperasi, peternakan, perumahan, telekomunikasi dan informasi, pertahanan, keagamaan, kehutanan, olahraga, pariwisata, kebersihan, pemadam kebakaran, dan manufaktur.]]>
Copyrights © 2022
