<![CDATA[Saat ini di wilayah KPH Rinjani Barat terdapat 38 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang telah memiliki ijin pengelolaan hutan dengan skema Perhutanan Sosial, yang menjadi mitra KPH dalam pengelolaan hutan. Sebagai pemegang ijin pengelolaan hutan, KTH wajib melaksanakan pengelolaan hutan lestari, dan membayar PNBP. Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Untuk mendorong KTH melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran PNBP, maka dilakukan upaya sosialisasi PNBP bagi KTH di wilayah KPH Rinjani Barat. Tujuannya adalah 1) memberikan pemahaman tentang kewajiban pembayaran PNBP bagi KTH yang telah memiliki legalitas perhutanan social; 2) meluruskan informasi yang tidak benar tentang PNBP yang berkembang di masyarakat; dan 3) meyakinkan kepada masyarakat bahwa PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang pembangunan nasional. Hasil dari pelaksanaan sosialisasi ini, KTH di wilayah KPH Rinjani Barat antusias untuk menjalankan kewajibannya dalam pembayaran PNBP]]>
Copyrights © 2022
