<![CDATA[Tesis ini membahas mengenai studi kasus dari PT. BSP terkait dengan peran dan tanggung jawab notaris dalam pengajuan permohonan perubahan AD dan Perubahan Data kepada Kemenkumham melalui SABH. Peran dan tanggung jawab notaris ketika terjadi perubahan, yakni pembuatan akta dan pengaksesan SABH. Adapun permasalahan di dalam jurnal ini adalah akibat hukum dari Akta PKR PT. BSP yang permohonan perubahannya tidak diajukan oleh notaris ke Kementrian Hukum dan HAM melalui SABH. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder namun dibantu dengan melakukan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah untuk akibat hukumnya, tidaklah terjadi Perubahan AD sedangkan akibat untuk Perubahan Data tetap terjadi, namun mengakibatkan menjadi tidak diketahui oleh pihak ketiga dan akan berlaku ketentuan Pasal 56 ayat (4) UUPT 2007 dan berlaku ketentuan Pasal 94 ayat (8) jo Pasal 111 ayat (8) UUPT 2007. Saran dari penulis adalah perlu dilakukan pelatihan untuk aparat penegak hukum, direksi harus memberikan kuasa secara rinci dalam kuasa dan sering melakukan pengecekkan, notaris harus menjalankan kewenangan dan tidak lalai, dan apabila notaris terbukti telah melakukan kesalahan harus di laporkan kepada Kemenkumham melalui Tim Investigasi. Kata Kunci: SABH, Akta PKR, perubahan anggaran dasar dan data perseroan.]]>
Copyrights © 2019
