<![CDATA[Faktor efisiensi merupakan bagian dari faktor penilaian kualitas birokrasi indonesia pada saat ini. Efisiensi pelayanan adalah perbandingan terbaik antara input dan output pelayanan. Secara ideal, pelayanan akan efisien apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan input pelayanan, seperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa. Demikian juga pada sisi output pelayanan, birokrasi secara ideal harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu pelayanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh kualitas pelayanan kepada SKPD pada badan pengelola keuangan dan asset daerah kota Prabumulih. Penulisan ini menggunakan teknik pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa didalam bidang pelayanan Updating Data Gaji PNS dan PPPK, pelayanan Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD), pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), pelayanan Verifikasi Surat Permintaan Membayar (SPM), serta pelayanan Pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang terpadu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih terkadang tidak berjalan sesuai yang diharapkan, hal ini sesuai dengan prinsip koordinasi yang dijalin Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan instansiinstansi terkait dengan pelayanan. Jadi dengan adanya wewenang dan tanggung jawab yang jelas kiranya menjadikan tugas dan tanggung jawab bersama. Dan selanjutnya wewenang yang ada akan menentukan sejauhmana organisasi khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih dapat melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan instansi terkait dan hal terutama dapat memberikan manfaat dan arti bagi masyarakat sebagai SKPD.]]>
Copyrights © 2022
