<![CDATA[Makalah ini berusaha menganalisis tren kontemporer sebagian besar pesantren Indonesia dalam konteks pasca pemilihan presiden. Bahwa keberadaan pesantren tidak bisa memisahkan diri dari konfigurasi politik Indonesia. Politik dalam pesantren dapat dilihat sebagai modalitas pesantren untuk mencapai kehidupan publik lebih baik. Namun demikian, sebagian besar pesantren menyadari bahwa melibatkan diri dalam politik praktis dapat merusak citra dan kemandirian sebagai agen transformasi sosial. Oleh karena itu, pesantren perlu mempertimbangkan beberapa nomenklatur peran politik dalam rangka bertahan dalam konstelasi politik yang berubah. Untuk tantangan ini, makalah ini berpendapat bahwa pesantren perlu mendefinisikan dan memperluas mandat dewasa ini sebagai "broker politik" menjadi salah satu dari tiga nomenklatur berikut: (1) perumusan non-pemilihan politik; (2) redefinisi dari mandat ekonomi, dan (3) mengembangkan sistem teologi-politik.]]>
Copyrights © 2011
